Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik langkah Bank Indonesia (BI) terkait arah kebijakannya tahun depan yang akan melakukan optimalisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter.
SBN secara bertahap diproyeksikan menggantikan Surat Berharga Bank Indonesia (SBI). Sri mengatakan pihaknya bersama BI terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga proses transisi berjalan lancar.
"Kalau dari volume instrumen jangka pendek, bagi pemerintah juga menguntungkan karena berarti bisa mendapat suku bunga yang lebih rendah," ujar Sri Mulyani, saat ditemui setelah menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2016, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa, 22 November 2016.
Sri Mulyani menambahkan, proses transisi akan dilakukan secara bertahap dan perlahan. "Ada risiko seperti revolving tetap bisa dijaga, terutama dari sisi keandalan pemerintah dan BI mengelola dinamika market."
Sri Mulyani berharap kemampuan pengelolaan SBN oleh pemerintah dapat diterima oleh pasar, begitu juga risiko yang ada dapat dikelola dengan baik. Dia memahami kebutuhan BI yang akhirnya memerlukan SBN sebagai instrumen dalam operasi moneternya.
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menuturkan pihaknya secara bertahap sudah melakukan pengalihan instrumen itu hingga saat ini penggunaannya mencapai 50 persen. "Lebih dari 50 persen kegiatan kami yang menggunakan underlying asset sudah menggunakan underlying SBN," kata Agus.
Agus berujar, ke depan, porsi penggunaannya akan terus ditingkatkan. Target yang dicanangkan pada 2024, BI sepenuhnya akan menggunakan SBN sebagai underlying operasi moneter.
