Bahas Kebijakan Trump, Komisi Keuangan DPR Mengunjungi AS

Sabtu, 19 November 2016 09:49 WIB

Kandidat presiden AS, Donald Trump saat menyampaikan pidato dalam Super Tuesday di Palm Beach, Florida, 2 Maret 2016. REUTERS/Scott Audette

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk membahas sejumlah kebijakan ekonomi setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. "Kecenderungan Trump yang proteksionistik, apa dampaknya bagi kita?" kata anggota Komisi Keuangan DPR, Hendrawan Supratikno, ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 19 November 2016.

Hendrawan menjelaskan, alasan anggota Komisi XI berkunjung ke negara itu lantaran Amerika merupakan kekuatan ekonomi dunia nomor satu yang menarik untuk terus dicermati. Pasalnya, politik ekonomi negara adidaya tersebut akan membawa dampak besar bagi dinamika ekonomi global.

Selain itu, kata Hendrawan, janji atau pernyataan Trump dalam bidang ekonomi dinilai kontradiktif. "Memberi sinyal yang membingungkan pasar," ujarnya.

Hendrawan menjelaskan, dari kampanye-kampanye sebelumnya terlihat Trump ingin membangun infrastruktur secara masif, yang berarti membutuhkan dana besar. Namun, di sisi lain, presiden yang menggantikan Barack Obama itu juga hendak memangkas pajak.

Dengan begitu, menurut Hendrawan, pasar memperkirakan Amerika Serikat akan lebih agresif dalam kebijakan utang luar negerinya. Jika hal itu sampai terjadi, Hendrawan menuturkan, The Federal Reserve Bank kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada Desember mendatang. "Perlu dicermati, apakah kita akan balik ke rezim suku bunga tinggi seperti tahun 1980-an?" tuturnya.

Tercatat sebanyak 14 politikus yang mewakili sepuluh fraksi dan pemimpin Komisi XI turut dalam kunjungan ke Amerika. Selain mengunjungi bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve atau The Fed) dan bursa efek Nasdaq, rombongan akan rapat bersama Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Belasan anggota parlemen itu akan membicarakan politik ekonomi Amerika. Mereka akan membahas pajak ekonomi digital dan skenario pertumbuhan ekonomi dunia pada 2017. “Juga antisipasi atau proyeksi harga-harga komoditas ekspor emerging economies,” kata Hendrawan.

FRISKI RIANA

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya