TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini M. Soemarno memperkirakan pembentukan "holding" (induk usaha) BUMN Migas dan "holding" BUMN Tambang akan rampung pada 2016.

"Kami perkirakan hanya dua holding BUMN yaitu migas dan tambang yang bisa dituntaskan pada tahun ini, selebihnya diproyeksikan pada tahun 2017," kata Rini usai Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17 November 2016).

Menurut Rini, pertemuannya dengan Sri Mulyani membahas detil persiapan yang dibutuhkan untuk membentuk holding BUMN.

Ia menjelaskan, pembahasan meliputi berbagai aspek, mulai dari bagaimana pembentukan holding dikaitkan dengan status perusahaan, sampai soal aset yang akan disatukan.

"Kami juga membahas soal saham pemerintah pada Freeport sebesar 9,36 persen yang otomatis dialihkan ke holding BUMN Tambang," ujar Rini.

Menurut catatan, holding BUMN Migas akan menyatukan dua perusahaan besar yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk (Persero) di mana Pertamina akan menjadi perusahaan induk.

Sedangkan Holding BUMN Tambang menyatukan empat perusahaan, meliputi PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Perseo), PT Timah Tbk (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) dengan PT Inalum menjadi perusahaan induk.

"PGN merupakan perusahaan publik sehingga proses pembentukan juga harus dilaporkan dan disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Rini.

Setelah itu, yang juga harus dilalui dalam pembentukan holding adalah keharusan melaporkan dan membahas lebih lanjut dengan DPR-RI.

"Setelah semua proses dilalui maka akan diterbitkan Peraturan Presiden (PP) masing-masing holding BUMN tersebut," jelas Rini.

Data Kementerian BUMN menunjukkan, selain holding Migas dan holding Tambang, pemerintah juga mempersiapkan empat holding lainnya, yaitu holding BUMN Jalan Tol dan Konstruksi, BUMN Perumahan, BUMN Pangan, BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan.

ANTARA