TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mereposisi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi perusahaan yang menangani layanan logistik bagi seluruh transaksi e-commerce. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, kebijakan itu akan mentransformasi Pos Indonesia menjadi tulang punggung logistik e-commerce Indonesia.

"Itu bertahap. Nanti Menteri BUMN yang menyiapkan. Tapi di luar itu, saya sebagai regulator akan menyiapkan regulasi yang mendukung reposisi Pos Indonesia," kata Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 11 November 2016.

Pos Indonesia, menurut Rudiantara, memiliki lebih dari tiga ribu kantor cabang. "Kenapa e-commerce player bikin sendiri divisi logistiknya atau pakai Tiki dan lain-lain? Ini yang membuatnya tidak efisien. Kalau ada satu platform dengan skala ekonomi luar biasa besar, itu akan membuat lebih efisien."

Rudiantara mencontohkan, Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Cina, ditunjang oleh dua ekosistem platform yang sangat besar, yaitu sistem pembayaran atau financing system dan logistik. "Karena itu, kami juga mendorong fintech di Indonesia dilead OJK dan BI," katanya.

Baca Juga: Harbolnas, Situs Belanja Obral Diskon Gila-gilaan

Kemarin, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 yang berisi roadmap e-commerce. Menurut Rudiantara, akan terdapat Peraturan Presiden yang berisi 30 inisiatif dari seluruh kementerian dan lembaga untuk mengeluarkan kebijakan yang akan menunjang ekonomi digital, khususnya e-commerce.

Pada 2020 mendatang, pemerintah menargetkan transaksi e-commerce mencapai US$ 130 miliar dengan disusunnya roadmap tersebut. "Dari 30 inisiatif itu, terdapat tujuh kelompok untuk address isu sumber daya manusia, pendanaan, perpajakan, logistik, cyber security, dan lain sebagainya," kata Rudiantara.

Khusus untuk perpajakan, menurut Rudiantara, Menteri Keuangan yang akan menyusunnya. "Di Perpres nanti ada jadwalnya. Yang pertama keluar adalah kebijakan bagaimana mendanai start up. Januari harus sudah keluar. Semua kebijakan ini berseri dan harus sudah keluar pertengahan 2017."

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan Indonesia memerlukan peta jalan e-commerce untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

Simak: Telkom Konsisten Terapkan Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Darmin, pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. "Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 November 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI