TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyiapkan strategi untuk mencapai target indeks keuangan inklusif yang dicanangkan pemerintah. "Kita optimistis target indeks keuangan inklusif 75 persen pada 2019 bisa tercapai," ujar Ketua OJK Muliaman Hadad dalam diskusi Peran dan Tantangan dalam Inklusi Keuangan di Jakarta, Kamis, 10 November 2016.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk mempercepat cakupan keuangan inklusif. Lima pilar penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah edukasi keuangan, hak properti, fasilitas intermediasi, layanan keuangan pada sektor pemerintahan, dan perlindungan konsumen.

Peningkatan indeks keuangan inklusif, menurut Muliaman, penting untuk terus digenjot. "World Economic Forum (WEF) dalam risetnya sudah menyimpulkan, tanpa keuangan inklusif, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif," tuturnya.

Baca: Dampak Kemenangan Donald Trump, Begini Kata Sri Mulyani

Muliaman berujar, sejumlah strategi telah dirumuskan OJK untuk mempercepat target indeks keuangan inklusif. "Kita bentuk tim percepatan akses keuangan di daerah. Kita kerja sama dengan kepala daerah agar penetrasi keuangan di daerah bisa lebih digiatkan," katanya.

OJK juga tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk usaha sektor perikanan hingga perkebunan. Untuk perikanan, ujar Muliaman, sudah ada program JARING yang menyasar para nelayan. "Untuk perkebunan, kita fokus ke sawit dulu. Para petani sawit tentu butuh dana untuk mengganti ke bibit yang lebih unggul."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan peningkatan indeks ini sangat penting karena Indonesia kini masih tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga.

Simak: Trump Menang, Fahri Hamzah: Jokowi Harus Berhati-hati, Sebab...

Pada 2014, indeks keuangan inklusif di Indonesia baru mencapai 36 persen. Saat ini, Indonesia berada di atas Filipina dan Vietnam yang baru mencapai 31 persen. Namun Indonesia masih kalah oleh Thailand dengan indeks 78 persen dan Malaysia dengan indeks 81 persen.

"Ini memang target yang cukup ambisius," kata Darmin dalam rapat koordinasi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 9 September 2016.

FAJAR PEBRIANTO | ANGELINA ANJAR SAWITRI | SETIAWAN ADIWIJAYA