Ketua LKPP Sebut Pekerja LPSE Sebagai Pasukan Hantu  

Reporter

Kamis, 3 November 2016 23:00 WIB

Agus Prabowo, Ketua LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengapresiasi para pekerja di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Agus mengibaratkan para pekerja di LPSE sebagai pasukan hantu.

"Mereka tidak dikenal, tapi kalau tidak ada, sistem pengadaan elektronik tidak berjalan," kata Agus Prabowo saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2016.

Agus mengapresiasi para pekerja di LPSE, dengan menyebut mereka sebagai pionir. Hal ini karena tak pernah ada contoh dan referensi pengadaan secara elektronik sebelumnya di Indonesia. "Saya ucapkan terima kasih."

Agus menghimbau kepada para pekerja di LPSE agar jangan takut mencoba sesuatu hal. Alasannya karena LPSE bekerja di sektor yang menjadi pionir, maka salah dan benar wajar terjadi. "Bisa salah, bisa benar, tapi tidak boleh tidak mencoba."

Ketua LKPP mengatakan ini dalam acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016. Temanya adalah Penguatan Peran Serta LPSE Dalam Pembangunan Nasional. Pertemuan ini diketahui rutin diadakan setiap tahun, namun dengan tema yang berbeda.

Kemudian Agus meminta agar di tiap Rakernas selalu menghasilkan inovasi. Dia tidak menginginkan pertemuan tiap tahun ini tidak menghasilkan inovasi-inovasi baru. "Kalau tidak ada (inovasi), tak usah dijalankan."

Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

DIKO OKTARA

Berita terkait

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

21 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

30 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

53 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

53 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya