TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-54 dan 55 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) telah membahas akselerasi sektor pariwisata dan pengembangan energi nasional untuk kesejahteraan.

"Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dan nanti saya ingin menyampaikan beberapa persoalan makro kita, baik yang berkaitan dengan ekonomi dan dengan sumber daya manusia kita," kata Jokowi dalam sambutannya saat menerima peserta PPRA Ke-54 dan 55 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2 November 2016).

Terdapat dua peserta yang memaparkan naskah hasil seminar PPRA 54 dan 55 yang membahas isu pariwisata dan energi bernama Marsekal Muda TNI Oktavian dan Sempa Sitepu.

Dalam paparannya, Oktavian menjelaskan guna meningkatkan sektor pariwisata Indonesia, pemerintah perlu membentuk panitia nasional beranggotakan para pemangku kepentingan mulai dari regulator, pemerintah maupun bisnis swasta dalam merumuskan kebijakan nasional berbasis indeks daya saing tur dan travel secara terintegrasi dan menyeluruh serta komprehensif.

"Kedua, membentuk pusat pengendalian badan otorita pariwisata di bawah Kemenkop UKM untuk memantau dan mengendalikan seluruh badan otorita pariwisata Indonesia yang akan dibentuk di seluruh provinsi," ujar Oktavian.

Selain itu, badan otoritas pariwisata Indonesia juga perlu mendirikan perwakilan di sejumlah negara asing dengan wisatawan mancanegara yang terbanyak mengunjungi Tanah Air.

Oktavian juga memberi masukan bahwa promosi wisata dan budaya dapat dilakukan menggunakan film-film Box Office dunia agar penonton dapat menyaksikan atraksi budaya-budaya Indonesia.

Sejumlah film disebut Oktavian mampu "menjual" wisata Indonesia antara lain serial James Bond 007, Indiana Jones, Mission Imposible, dan Tomb Raider.

"Film-film ini sangat efektif karena sebagaimana diketahui, Turki sangat meningkat promosi wisatanya hanya karena dua kali menjadi lokasi pembuatan film James Bond 007," jelas Oktavian.

Sementara itu, Sempa memaparkan tentang koordinasi lintas sektoral aparatur pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait pengembangan energi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sempa menjelaskan terdapat empat akar permasalahan energi di Indonesia yaitu belum optimalnya pengelolaan energi nasional dan kecenderungan ego sektoral serta konflik kepentingan.

Selain itu, permasalahan ketiga adalah regulasi yang belum mendorong kesinambungan ketersediaan energi untuk keperluan domestik. Masalah terakhir yang masih terjadi yaitu keraguan penggunaan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik.

Strategi energi Sempa menilai, terdapat strategi-strategi yang bisa diaplikasikan untuk menuntaskan permasalahan itu. Strategi pertama yaitu perlunya bangsa Indonesia mengubah paradigma penggunaan energi dan mengenai kekayaan energi di Indonesia.

Strategi selanjutnya yaitu sinergi untuk memperkuat pihak-pihak yang berkepentingan di sektor energi dengan tidak lagi ego sektoral dan membentuk perusahaan terintegrasi serta holistik di semua potensi sumber energi.

Strategi ketiga yang dikatakan Sempa yaitu penguatan regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional dan peninjauan kembali perundang-undangan yang saling tumpang tindih agar terjadi keterpaduan dan penegakan hukum tegas.

"Strategi ke empat yaitu tentang nuklir. Perlu dipertimbangkan secara komprehensif perlunya opsi nuklir sebagai pilihan untuk menghindari terjadinya krisis energi dalam jangka menengah dan jangka panjang," ujar dia.

Peserta PPRA ke-54 tercatat sebanyak 108 orang telah berlangsung pada 1 Maret-29 September 2016.

Sementara itu, PPRA ke-55 berlangsung sejak 5 April-9 November 2016 dengan total peserta mencapai 103 orang.

BISNIS.COM