25 Ribu UMKM Sudah Ikut Tax Amnesty Oktober Ini

Senin, 31 Oktober 2016 18:19 WIB

Wartawan meliput Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat memberi keterangan terkait hasil Tax Aamnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan pencapaian dari program tax amnesty pada periode ini telah sesuai dengan prediksi. Menurut dia, walaupun nominal tebusan tax amnesty masih kecil, volume wajib pajak yang mengikuti program tersebut cukup besar.

"Jumlah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang ikut sudah 25 ribu. Secara keseluruhan, yang ikut amnesti sudah 36 ribu pada Oktober saja. Dari tebusan Rp 700,44 miliar, sekitar Rp 400 miliar dari UMKM," ujar Yoga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Yoga memperkirakan wajib pajak yang masuk kategori menengah dan besar baru akan mengikuti tax amnesty akhir tahun ini. Dia pun berharap para wajib pajak tersebut tidak menunggu batas akhir periode II tax amnesty, yakni Desember 2016. "Nanti ramai, panjang antreannya, dan tidak nyaman. Kalau bisa sekarang, November ini," katanya.

Sebelumnya, Yoga mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak juga akan menyasar wajib pajak per sektor untuk lebih meningkatkan partisipasi tax amnesty. Pada 22 Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan telah memberikan sosialisasi kepada dokter dan pemilik rumah sakit serta pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Yoga mengatakan upaya tersebut tengah dilakukan. Saat ini, menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengecek satu per satu para wajib pajak per sektor tersebut, baik dokter maupun pengusaha yang berkecimpung di bidang perdagangan serta real estate. "Berapa yang sudah ikut, kenapa belum ikut, kami akan lakukan pendekatan per sektor," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya