TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memimpin upacara bendera dalam rangka Hari Oeang ke-70 hari ini mengemukakan pentingnya jajaran instansi yang dipimpinnya menjaga keuangan negara. Keuangan negara harus dijaga dengan baik, amanah, dan profesional.

Jajaran Kementerian Keuangan pun, kata Sri Mulyani, harus mampu membuat keuangan negara sebagai sumber kemakmuran rakyat. "Kita harus mampu menjadikan keuangan negara sebagai alat negara untuk mencapai keadilan sosial," katanya di hadapan para pegawai Kementerian Keuangan, lapangan upacara kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya tugas mereka dalam menjaga, membangun, serta membesarkan negara, terutama melalui pengelolaan keuangan negara. "Tugas ini tertulis pada lambang Kementerian Keuangan, yakni nagara dana rakca atau penjaga keuangan negara. Keuangan negara adalah simbol penting untuk menyatakan suatu kemerdekaan dan kedaulatan negara.”

Saat ini, menurut Sri Mulyani, keuangan negara semakin berkembang. Keuangan negara mencakup seluruh penerimaan negara, baik dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. "Keuangan negara juga mencakup seluruh kekayaan negara, baik yang dikelola langsung ataupun dikelola oleh badan usaha milik negara," tuturnya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, keuangan negara mencakup belanja negara, baik belanja untuk membayar gaji pegawai, guru, dokter, tentara, polisi, hakim, dan lain sebagainya ataupun belanja untuk membantu masyarakat miskin, membangun proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta menjaga keamanan negara.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini perekonomian masih dipengaruhi kondisi global yang masih tidak pasti. Untuk itu, Sri menegaskan agar jajaran Kementerian Keuangan menjaga keuangan negara untuk membentengi perekonomian dalam negeri dari perlemahan ekonomi global dan perdagangan internasional, serta perlemahan harga komoditas.

Di akhir pidatonya, Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga penerimaan negara. Hal itu harus dilakukan dengan meningkatkan serta memperluas basis penerimaan perpajakan. "Dan terus berupaya menanggulangi kebocoran dan menumpas korupsi," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI