Peserta Tax Amnesty Oktober Didominasi UMKM  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 28 Oktober 2016 00:42 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi saat memberi keterangan terkait hasil Tax Aamnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Para abdi negara tersebut diharapkan bisa ikut Program Pengampunan Pajak. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak mencatat amnesti pajak selama Oktober 2016 didominasi wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan ini menunjukkan kepatuhan WP orang pribadi dan badan UMKM meningkat.

Hestu mengatakan WP orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak pada Oktober sebanyak 24.743 dengan uang tebusan Rp 684,31 miliar. "Jumlahnya terdiri atas 19.966 WP orang pribadi UMKM dengan tebusan Rp 431,90 miliar," katanya di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016. Sementara WP orang pribadi non-UMKM hanya 4.747 dengan uang tebusan senilai Rp 216,41 miliar.

Untuk WP badan, Hestu mengatakan jumlahnya sebanyak 6.770 WP dengan tebusan Rp 68,02 miliar. Adapun WP badan UMKM tercatat sebanyak 4.439, sedangkan WP badan non-UMKM sebanyak 2.331. Masing-masing menyumbang uang tebusan senilai Rp 46,72 miliar.

Hestu mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM agar bisa mengikuti amnesti pajak. Dia mengatakan WP UMKM bahkan diberikan kemudahan tersendiri.

Tarif tebusan bagi sektor UMKM dipatok sangat rendah, yaitu 0,5 persen, jika harta yang dilaporkan maksimal senilai Rp 10 miliar. Jika harta yang dilaporkan melebihi Rp 10 miliar, tarif tebusan menjadi 2 persen. Namun tarif itu berlaku flat hingga akhir periode.

"Kami juga memberikan kemudahan dengan mengizinkan pengumpulan formulir secara kolektif," kata Hestu. Dengan begitu, WP tak perlu lagi mengantre di kantor pajak. Dia mengaku pihaknya tengah gencar mendekati asosiasi UMKM agar segera berpartisipasi dalam program amnesti.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi amnesti pajak, Hestu mengatakan pihaknya akan mulai menyasar WP per sektor. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu, 22 Oktober 2016, telah memberikan sosialisasi amnesti pajak kepada dokter dan pengelola serta pemilik rumah sakit. Kemarin, giliran manajemen dan pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang mendapatkan sosialisasi langsung dari Sri.

Hingga Kamis, 27 Oktober 2016, nilai pernyataan harta program amnesti pajak mencapai Rp 3.875 triliun. Nilai deklarasi dalam negeri mencapai Rp 2.750 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 983 triliun. Sementara nilai repatriasi mencapai Rp 143 triliun. Jumlah penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,9 triliun atau sekitar 59,33 persen dari target penerimaan tebusan sebesar Rp 165 triliun.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

2 Juli 2022

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Baca Selengkapnya