Christine Lagarde: Pakistan Telah Keluar dari Krisis Ekonomi

Reporter

Rabu, 26 Oktober 2016 00:30 WIB

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada Senin (24 Oktober 2016) memuji upaya pemerintah Pakistan menarik keluar negara itu dari krisis ekonomi melalui stabilisasi makro-ekonomi, dan menyerukan reformasi struktural lebih lanjut untuk mengonsolidasikan pencapaian-pencapaiannya.

Lagarde, yang berkunjung ke Islamabad selama dua hari, membuat pernyataan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan mengatakan bahwa Pakistan kini dalam posisi fiskal yang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap, mengurangi defisit fiskal dan inflasi terus menurun.

Dia memuji perdana menteri yang mengarahkan negara itu keluar dari berbagai tantangan dan mencapai stabilitas ekonomi makro dalam waktu singkat, menurut pernyataan pemerintah.

Sementara itu, Sharif mengatakan pemerintah berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemudian membawa ke tingkat berikutnya dengan memastikan efek trickle down dari kenaikan ekonomi yang dicapai.

"Kami ingin mengurangi pengeluaran kami, meningkatkan ekspor dan menurunkan biaya produksi untuk sektor industri dan pertanian kami," kata Perdana Menteri seperti dikutip Xinhua.

Sharif juga mengatakan bahwa pemerintahannya berupaya mengatasi kekurangan energi dan memperbaiki infrastruktur serta jaringan komunikasi negara itu, berjanji untuk menghapus kekurangan daya listrik negara itu pada 2018 melalui pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air, batubara dan LNG.

Sementara itu, dalam sebuah seminar bertajuk "Emerging Markets in the World Economy" yang diselenggarakan di Islamabad, Senin, direktur pelaksana IMF juga mendesak negara Asia selatan itu untuk "terus tetap di jalan reformasi, karena ini adalah strategi yang tepat untuk menangkal risiko-risiko di masa depan," menurut pernyataan terpisah pemerintah.

Mengingat lingkungan eksternal yang lesu dengan pertumbuhan global terlalu rendah dan terlalu lama, Pakistan perlu bergantung pada kekuatan kebijakan sendiri untuk menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kondisi kehidupan, kata Lagarde.

Ia menambahkan bahwa prioritas utama adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan menempatkan reformasi untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif.

Dia mengatakan bahwa kerja keras dan reformasi mulai membawa hasil dengan Morgan Stanley MSCI Index yang telah meningkatkan peringkat Pakistan dari "frontier economy" ke "emerging economy".



ANTARA

Berita terkait

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

3 hari lalu

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

PM Skotlandia Humza Yousaf dilantik saat usianya masih 37 tahun, setahun lalu. Tak sampai setahun ia mengundurkan diri. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

4 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

6 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

9 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

11 hari lalu

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

12 hari lalu

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kain batik pada hari terakhirnya di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April kemarin.

Baca Selengkapnya

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

12 hari lalu

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

Presiden Iran Ebrahim Raisi akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan mulai pekan ini, meski negara itu baru saja diserang Israel pada Jumat lalu

Baca Selengkapnya

Apa Kata Pengamat Ekonomi jika Konflik Iran-Israel Berlanjut bagi Indonesia?

16 hari lalu

Apa Kata Pengamat Ekonomi jika Konflik Iran-Israel Berlanjut bagi Indonesia?

Konflik Iran-Israel menjadi sorotan sejumlah pengamat ekonomi di Tanah Air. Apa dampaknya bagi Indonesia menurut mereka?

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

18 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya