TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum (UM) dilaksanakan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Adapun formulanya adalah UMn = UMt + {UMt x (Inflasi tahunan + % PDBt)}.
Inflasi yang digunakan dalam penghitungan upah minimum merupakan inflasi nasional yang dihitung dari tahun ke tahun, yakni pada bulan di tahun sebelumnya ke bulan tahun berjalan.
Hanif menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menghitung upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu produk domestik bruto (PDB) harga konstan, yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan. "Data inflasi nasional dan pertumbuhan PDB bersumber dari Badan Pusat Statistik RI," ujar Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 25 Oktober 2016.
Hanif menambahkan, data inflasi nasional yang akan digunakan untuk formula penghitungan penetapan upah minimum 2017 sebesar 3,07 persen, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,18 persen.
Dalam penetapan upah minimum, berdasarkan Pasal 45 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 juga diatur bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Adapun waktu penetapan upah minimum akan ditetapkan dan diumumkan oleh setiap gubernur secara serentak setiap 1 November. Sedangkan waktu pemberlakuan upah minimum yang ditetapkan gubernur itu akan terhitung efektif sejak 1 Januari tahun berikutnya.
Hanif menuturkan formula penghitungan upah minimum merupakan salah satu formula strategis nasional dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Bagi gubernur atau wakil gubernur yang tidak melaksanakan program strategis nasional dan amanat undang-undang, yakni Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri.
Dalam hal teguran tertulis, bila telah disampaikan dua kali secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, gubernur atau kepala daerah akan diberhentikan sementara selama tiga bulan. Apabila dalam proses pemberhentian sementara gubernur atau kepala daerah tetap tidak melaksanakan program tersebut, mereka akan diberhentikan dari jabatannya.
DESTRIANITA
Berita terkait
KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
25 Januari 2024
KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu
Baca SelengkapnyaPerjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin
6 September 2023
KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
7 Juni 2022
Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil
Baca SelengkapnyaMenaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi
16 April 2022
Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS
3 Mei 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Baca SelengkapnyaKrisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker
4 November 2019
Krisdayanti menghadiri rapat perdana di DPR bersama Menteri Tenaga Kerja.
Baca SelengkapnyaHanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja
23 September 2019
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah.
Baca SelengkapnyaAturan Longgar, Tenaga Kerja Asing Bakal Bertambah 20 Persen
12 September 2019
Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun ini diperkirakan bakal naik 20 persen.
Baca SelengkapnyaMenaker Resmikan BLK Komunitas Pesantren di Tangerang
10 September 2019
BLK Komunitas Pesantren diharapkan dapat melahirkan SDM yang berakhlak, berkarakter, dan kompeten.
Baca SelengkapnyaMau Dapat Kartu Pra Kerja? Simak Persyaratannya
17 Agustus 2019
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut rencana pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja pada 2020.
Baca Selengkapnya