TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak kemajuan pada bidang kelautan dan perikanan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Khususnya, kata dia, produk domestik bruto (PDB) perikanan yang naik hampir dua kali lipat dari PDB nasional.

"Nilai tukar nelayan dan produksi perikanan juga naik, tapi tetap kita masih punya pekerjaan yang belum selesai," ujar Susi dalam acara “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, Reformasi Bidang Kelautan” di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.

Menurut Susi, dalam dua tahun, kementeriannya terus berusaha menjaga ketersediaan sumber daya laut, seperti hasil ikan, nelayan, dan lingkungan laut. Hal utama yang dilakukan adalah memberantas illegal fishing. "Karena ikan kita habis diambil sama kapal-kapal asing itu," katanya.

Susi melanjutkan, kapal-kapal yang melakukan illegal fishing banyak yang menggunakan bendera asing dan anak buah kapal (ABK) asing. Bahkan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap kapal asing ini, sekitar 7.000 kapal sering memasuki wilayah perairan Indonesia. Mereka mengambil ikan dan langsung mengekspor. Karena hal itu, kata dia, pada 2003-2010, jumlah nelayan mengalami penurunan dari 1,6 juta menjadi sekitar 800 ribu nelayan.

Tidak hanya jumlah nelayan, jumlah produksi ikan juga menurun. Menurut Susi, pada 2000-an, jumlah produksi ikan Indonesia mencapai 15,5 juta ton. Namun produksi mulai turuk akibat illegal fishing menjadi sekitar 4,5 juta ton. Kemudian, kata Susi, mengalami sedikit kenaikan 6,5 juta ton, naik menjadi 7,3 juta ton, dan akhirnya saat ini dapat mencapai 9,9 juta ton. "Ini hasil memerangi illegal fishing," tuturnya.

Namun Susi tetap menargetkan agar produksi ikan Indonesia dapat kembali mencapai 15,5 juta ton, bahkan lebih untuk beberapa tahun mendatang. Selain itu, IUU perikanan akan memberhentikan semua alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti cantrang.

Target lainnya, menurut Susi, adalah keinginan untuk mencapai PDB 12 persen pada 2019. Untuk mewujudkan hal ini, kementeriannya melalui direktorat jenderal akan memastikan menjaga pencurian ikan, intervensi, dan penyelundupan ikan. Kemudian juga akan memperhatikan proses budi daya, cara menangkap, dan lingkungan pesisir. "Dan keberadaan ikan di laut juga. Kalau enggak ada ikan, ya, untuk apa bikin semua ini?" ujar Susi.

Pada dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, Susi juga berharap agar koordinasi kementerian dan departemen terkait tetap terjaga. Baik dari segi transportasi, energi, budi daya, maupun revitalisasi penangkapan ikan. "Menjaga sumber daya laut menjadi tugas kita bersama," tuturnya.

ODELIA SINAGA

Baca Juga:
Jaksa Tunjukkan Tahanan Mewah Jessica, Ini Kata Polisi
Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari Dua Persen
Dua Tahun Jokowi-JK, Utang Meningkat tapi Masih Terkendali