TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya menargetkan penurunan ongkos produksi migas yang menghasilkan (cost recovery) 2016 sampai menyentuh angka US$ 10,5 miliar. Untuk mencapai angka itu, Luhut memaparkan sejumlah langkah yang akan dilakukan.

"Pertama, menghilangkan inappropriate payment yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)," kata Luhut saat ditemui di gedung 2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2016.

Menurut Luhut, menghilangkan inappropriate payment bisa dicapai dengan melakukan sejumlah hal, seperti membangun centralized and integrated database serta melakukan compliance review dari KKKS terhadap PTK 007 yang merupakan pedoman pengelolaan rantai suplai kontraktor. Selain itu, untuk menghilang inappropriate adalah menggunakan right to audit. Tahun ini telah dilaksanakan forensic audit terhadap tujuh vendor KKKS dan ditemukan illicit payment.

Hal kedua yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas evaluasi work program dan budget kontraktor, seperti rapat evaluasi work program dan budget dengan kontraktor di kantor SKK Migas, sehingga proses konsultasi dan pengambilan keputusan oleh manajemen lebih cepat.

Ketiga, meningkatkan proses pengadaan bersama antar-KKKS dalam satu kontrak pengadaan yang dapat mengefisienkan biaya, meliputi pemanfaatan sharing, facilities, dan jasa pengadaan rig. Keempat, mengawasi KKKS yang teridentifikasi memiliki sister company dengan lebih melekat.

Luhut optimistis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mampu membuat perhitungan lebih baik lagi soal cost recovery. "Tim Pak Jonan dan Arcandra akan membuat itu lebih bagus."

DIKO OKTARA