Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar, pajak merupakan instrumen terpenting untuk mengumpulkan penerimaan negara. Pajak merupakan redistribusi dari masyarakat terkaya untuk memenuhi layanan dasar bagi masyarakat. Karena itu, menurut Sri Mulyani, ketaatan membayar pajak sangatlah penting.
"Indonesia memiliki rasio penerimaan pajak yang sangat rendah, kurang dari 11 persen. Padahal, perpajakan adalah tulang punggung. Tanpa pajak, mustahil membuat program-program pengentasan kemiskinan," ujar Sri Mulyani dalam seminar Supermentor 16 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016.
Selain itu, Sri Mulyani menilai, kedaulatan negara hanya bisa ditegakkan apabila masyarakatnya taat membayar pajak. "Pajak identik dengan sebuah negara yang mengatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang dihormati apabila kita tidak bisa mengumpulkan pajak," katanya.
Sri Mulyani pun menambahkan, salah satu cara meningkatkan rasio penerimaan pajak adalah melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut dia, tax amnesty adalah bagian dari reformasi perpajakan yang menyeluruh. "Untuk memutus tali ketidakpercayaan antara pembayar pajak dan negara," ujarnya.
Reformasi perpajakan, Sri Mulyani mengatakan, juga berupa perbaikan undang-undang di bidang perpajakan serta peningkatan kompetensi aparat pajak.
"Yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah membuat Direktorat Jenderal Pajak bersih dari korupsi. Ini suatu harapan yang wajar, tapi juga suatu tugas yang maha berat," kata Sri Mulyani.
