Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, tiba di Gedung Kementerian ESDM untuk menghadiri acara serah terima jabatan dengan Plt. Menteri ESDM, Luhut Bindar Panjaitan, di Ruangan Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta, 14 Oktober 2016. TEMPO/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Arcandra Tahar sebagai wakil menteri. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menganggap Ignasius Jonan sebagai sosok yang netral tanpa konflik kepentingan pada sektor energi dan sumber daya mineral.
"Saya kira relatif netral. Beliau kan lama di kereta api. Harusnya beliau relatif tidak ada kepentingan di industri migas," kata Komaidi saat dihubungi, Jumat, 14 Oktober 2016.
Jonan sebelumnya berposisi sebagai Menteri Perhubungan. Sebagai mantan Menteri Perhubungan, Jonan dianggap bisa meredam berbagai tudingan yang selama ini mengarah pada Arcandra Tahar. Arcandra sebelumnya sudah sempat dilantik sebagai Menteri Energi. Namun persoalan kewarganegaraan dan aktivitasnya pada bidang energi dan sumber daya mineral dikritik, termasuk dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Jokowi kemudian membatalkan pelantikan Arcandra sebagai menteri.
Belakangan, Menteri Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan penetapan status WNI Arcandra. SK Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar diterbitkan dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.
Beredar kabar Arcandra kembali diangkat sebagai Menteri Energi. Dalam beberapa kesempatan, Arcandra menolak mengomentari mengenai adanya kabar ia kembali diangkat sebagai menteri. "Saya tidak jawab," ujar Arcandra ketika menghadiri diskusi kedaulatan energi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.
September lalu, penolakan terhadap Arcandra sebagai menteri masih santer dari Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap pengangkatan kembali Arcandra sebagai menteri bakal menjadi masalah. Sebab, pengangkatan Arcandra telah menimbulkan kontroversi. "Kami berharap Presiden tidak salah untuk kedua kali," tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 September 2016.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah mengungkapkan posisi Arcandra di kabinet merupakan wewenang Presiden Joko Widodo. "Hanya Pak Jokowi yang tahu," ucap Pramono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis, 15 September.
