Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi keterangan pers di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat, 15 April 2016. Dia memutuskan menghentikan untuk sementara waktu proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan rekomendasi dari KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. TEMPO/Avit Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan masih adanya sejumlah pihak yang ingin kapal asing masuk dan mengganggu kedaulatan laut Indonesia. “Itu kedaulatan mereka di mana? Harga kedaulatan terlalu murah untuk dibeli,” kata Susi dalam keterangan pers, Sabtu, 8 Oktober 2016.
Namun ia tak gentar langkah kementeriannya memberantas pencurian ikan selama dua tahun mendapat dukungan penuh dari Presiden. Pemerintah secara resmi menjadikan perikanan tangkap masuk daftar negatif bagi investasi asing.
Imbasnya, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetap terjaga dengan baik, dengan memanfaatkan momen berlimpahnya hasil tangkapan dengan mengizinkan investasi asing masuk ke industri pengolahan. Nantinya, kata Susi, lembaganya akan memperkuat pengawasan terkait dengan penyelundupan melalui laut.
Dari beberapa kasus yang terjadi, penyelundupan ternyata salah satu indikator yang dapat melemahkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan. "Dulu GAM (Gerakan Aceh Merdeka) mendapat senjata dari kapal ikan Filipina. Sekarang kami perhatian ke pengawasan penyelundupan,” tuturnya. Nantinya, pengawasan penyelundupan akan melibatkan pihak Bea-Cukai dan satgas terkait.
Lebih jauh Susi menyatakan bersyukur sudah ada undang-undang yang mengatur penenggelaman kapal asing bila memasuki Indonesia tanpa izin. Hal ini dapat memberi efek takut bagi kapal asing ilegal dan menjadi bentuk penegakan kedaulatan negara di laut.
Sebelum dia menjabat menteri, kata Susi, beberapa undang-undang di sektor kelautan dan perikanan terkesan berpihak kepada asing. “Sepertinya sudah di-setting agar asing bisa masuk ke perairan Indonesia,” katanya.
Ikan-ikan di Indonesia sudah dicuri asing selama 20 tahun lebih, sehingga mendorong terbentuknya konsensus nasional untuk menenggelamkan semua kapal asing ilegal yang tertangkap. Menurut dia, banyaknya ikan di perairan Indonesia menjadi kesempatan nelayan Indonesia membidik zonasi penangkapan yang tepat.
Berdasarkan hasil penelitian, pemberantasan illegal fishing berdampak pada biomassa ikan yang meningkat. “Ini kesempatan bagi nelayan melaut, menentukan WPP (wilayah pengelolaan perikanan) masing-masing. KKP akan permudah semuanya,” tuturnya.
