Cadangan Devisa Meningkat, Ekonom: Ada Andil Tax Amnesty  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 8 Oktober 2016 13:04 WIB

Para wajib pajak tengah melengkapi berkas guna memenuhi persyaratan tax amnesty di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, 30 September 2016. Pada periode II atau Oktober-November 2016, pemerintah mematok tarif tebusan 3 persen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Cadangan devisa Indonesia akhir September 2016 meningkat dibanding bulan sebelumnya. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan amnesti pajak menjadi salah satu faktor pendorongnya.

Josua berujar, amnesti pajak memberikan sentimen positif kepada pasar keuangan, khususnya menjelang akhir periode pertama, yaitu September 2016. Uang tebusan dan repatriasi aset saat itu terus meningkat serta mendorong portofolio investasi.

"Ini mengindikasikan potensi surplus neraca pembayaran yang akhirnya merefleksikan peningkatan cadangan devisa," ucap Josua saat dihubungi, Sabtu, 8 Oktober 2016.

Josua menuturkan langkah Bank Indonesia (BI) menyerap dolar dari pasar meningkatkan cadangan devisa September. BI melelang SBBI valas serta FX swap untuk mendorong likuiditas rupiah di pasar.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September tercatat sebesar US$ 115,7 miliar. Jumlahnya meningkat dari Agustus sebesar US$ 113,5 miliar. Cadangan devisa cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlahnya juga berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar tiga bulan impor.

"Peningkatan cadangan devisa juga akan memberikan confidence bagi investor di pasar keuangan," ujar Josua.

Josua memprediksi cadangan devisa hingga akhir tahun akan meningkat. Rupiah menguat selama September, yaitu sebesar 0,4 persen ke level 13.110 per dolar Amerika Seikat. Capital inflow di pasar obligasi pun mencapai US$ 1,2 miliar.

Amnesti pajak pun menjadi sentimen positif bagi cadangan devisa. Josua mengatakan belum semua pencapaian repatriasi aset dialihkan ke rupiah.

Josua mengatakan, pada November dan Desember, terdapat kegiatan yang berpotensi mendorong gejolak di pasar keuangan emerging market, seperti pemilihan Presiden Amerika Serikat serta FOMC.

"Namun kuatnya inflow pada pasar keuangan karena amnesti pajak akan tetap mendorong kuatnya cadangan devisa hingga akhir tahun," tuturnya.

VINDRY FLORENTIN








Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Bank Permata Catatkan Laba Kuartal III 2022 Rp 2,24 Triliun, Naik 123 Persen

31 Oktober 2022

Bank Permata Catatkan Laba Kuartal III 2022 Rp 2,24 Triliun, Naik 123 Persen

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) membukukan laba bersih Rp2,24 triliun pada kuartal III/2022 atau melesat 123 persen

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya