DPR Minta Pengurangan Subsidi Listrik 900 VA Dikaji Lagi  

Reporter

Minggu, 2 Oktober 2016 18:21 WIB

Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, 6 Januari 2016. PT PLN (Persero) berencana akan membebaskan biaya tambah daya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 ke 1.300 Volt Ampere (VA) yang berlaku bagi pelanggan rumah tangga. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Ramson Siagian, mengatakan rencana pemerintah mengurangi subsidi listrik pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebaiknya dikaji kembali.

"Dikaji mana pelanggan yang memang masih perlu dikasih subsidi dan mana yang tidak," ujar Ramson dalam acara Energi Kita di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Oktober 2016.

Menurut Ramson, pelanggan 900 VA belum tentu berasal dari golongan kelas menengah ke atas. "Ada juga dari mereka masih menengah ke bawah," ucapnya.

Untuk itu, tutur Ramson, pemerintah harus mempersiapkan data dengan jelas. Penggunaan data jelas agar tepat sasaran, mana yang masih membutuhkan subsidi dan yang tidak.

Untuk pelanggan listrik 450 VA, Ramson mengatakan pemerintah sebaiknya masih memberikan subsidi listrik. "Jadi yang dikurangi bertahap hanya 900 VA."

Baca: Apresiasi Capaian Tax Amnesty, Menkeu Puji Kinerja Ken

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan masalah subsidi listrik dari dulu tidak pernah selesai. "Pemerintah harus mengkaji ulang bila ingin mengurangi beban subsidi," ucapnya.

Selain itu, soal rencana mengurangi subsidi bagi pelanggan 900 VA, pemerintah harus mengkaji data pelanggan dengan jelas. "Kalau dicabut, pasti jadi persoalan."

Menurut Agus, kebijakan mengurangi subsidi listrik harus jelas dengan skema yang tepat, misal penggolongan masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas seperti apa. "Apakah berdasarkan konsumsi listrik per bulan atau bagaimana. Jadi perlu dikaji lagi," ujarnya.

Simak: Dimas Kanjeng Blakblakan ke Anggota DPR, Polisi: Bullshit!

Pemerintah berencana mengurangi subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA secara bertahap pada 2017. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Berdasarkan Rancangan APBN 2017, pemerintah menetapkan subsidi listrik sebesar Rp 48,56 triliun. Namun, sampai saat ,ini rencana pengurangan subsidi listrik masih dibicarakan pemerintah dengan DPR.

ODELIA SINAGA




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya