Ini Alasan Yusuf Mansyur Ikut Tax Amnesty di saat Akhir  

Jumat, 30 September 2016 15:43 WIB

Yusuf Mansyur dan Franky Welirang ikut serta program Tax Amnesty di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat, 30 September 2016. INGE/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ustad kondang Yusuf Mansyur mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 30 September 2016. Yusuf melakukan deklarasi harta dalam negerinya.

Yusuf datang ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan surat pernyataan harta sekitar pukul 11.00 WIB. Bersamaan dengan Yusuf, hadir pula Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, yang mewakili Presiden Direktur Anthoni Salim juga turut menyampaikan SPH langsung kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Yusuf, yang juga pemilik pesantren Daarul Qur'an, mengatakan keikutsertaan dia dalam program ini didasari niat bersedekah dan belajar. Disinggung mengenai keikutsertaannya di hari terakhir, ia pun menjawabnya santai. "Saya sebenarnya mau ikutan dari kemarin, tapi situasinya enggak enak. Saya takut dikira mau nyalon gubernur," katanya sambil tertawa kecil, Jumat, 30 September 2016.

Selain itu, Yusuf mengaku baru sempat datang ke kantor pajak hari ini karena urusan pekerjaan yang padat di luar kota hingga luar negeri. "Kemarin juga sibuk ke luar kota dan ke luar negeri. Hari ini pas sekalian jadi khatib Jumat juga kan di sini," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa pengusaha telah mengikuti program tax amnesty. Mereka adalah pemilik Grup Lippo, James Riady; pemilik Grup Gemala, Sofjan Wanandi; Thohir bersaudara, Erick Thohir dan Garibaldi 'Boy' Thohir; putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto; serta bekas Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono.

Pada 27 September lalu, anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga ramai-ramai ikut tax amnesty. Misalnya Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani; Presiden Direktur PT Visi Media Asia sekaligus CEO PT Bakrie Global Ventura Anindya Bakrie; calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno; serta pemilik Grup Sinar Mas, Franky Wijaya.

INGE KLARA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

33 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

36 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

44 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya