TEMPO.CO, Madiun - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendorong pemerintah desa se-Indonesia mempercepat pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Hal ini sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa.

"Keuntungan (BUMDes) dikembangkan lagi dan bisa menjadikan desa mandiri," kata Eko saat melakukan kunjungan kerja di Pendapa Muda Graha Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 26 September 2016.

Menurut Eko, kemandirian desa dapat diukur dari tingkat kemampuan mengelola potensi di tiap desa, misalnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Untuk merealisasi itu, dana desa yang diterima masing-masing desa dengan rata-rata Rp 670 juta dapat dialokasikan untuk membentuk dan menggerakkan BUMDes.

Baca Juga: Mau Berbisnis Tanpa Modal? Bisa, Begini Caranya

Sebelum BUMDes dibentuk, ucap Eko, lembaga pemerintahan di desa perlu bermusyawarah ihwal bidang ekonomi yang menjadi fokus garapannya. Kemudian pemerintah daerah memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaannya. "Dari BUMD bisa memberikan bantuan manajemen. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati."

Menurut Eko, pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan desa. Koordinasi antar-kementerian terus dijalankan. Eko mengaku setiap hari berkomunikasi dengan sejumlah menteri melalui telpon seluler.

Baca: Hannah Al Rashid Cerita Cewek Seksi & Buka Baju di Warkop

Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto menuturkan BUMDes yang hendak dibentuk pada 2017 bersumber dari dana desa sebanyak 72 unit. "Kalau sekarang, fokusnya masih ke infrastruktur," ucapnya.

Tontro menyatakan penyerapan dana desa bisa diperuntukkan bagi infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

Terkait dengan pendampingan manajemen ketika BUMDes terbentuk, Tontro menyatakan menyesuaikan dengan bidang usahanya. Bila pengelolaan air bersih, petugas dari perusahaan daerah air minum akan melakukan pendampingan.

NOFIKA DIAN NUGROHO