TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa penanganan dwelling time selama ini seperti permainan Yoyo. Dengan kata lain, tidak konsisten karena hanya bagus saat dicek saja.

"Pas diperiksa bagus, pas ditinggal langsung jelek lagi," ujar Luhut saat dicegat awak media di Istana Kepresidenan, Selasa, 20 September 2016.

Luhut melanjutkan, dirinya sudah merapatkan hal itu dengan tiga menteri pada Selasa siang, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Dan, rapat itu sudah mengeluarkan beberapa hasil atau solusi atas masalah yang ada.

Solusi pertama, kata Luhut, adalah mengintensifkan sidak atau pengecekan. Namun, tidak lagi sidak terbuka alias diganti dengan sidak tertutup yang berlangsung secara random. Adapun target sidak adalah pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan sebagainya.

Solusi kedua adalah membuat daftar problem-problem dwelling time selama ini. Daftar atau checklist itu akan menjadi acuan setiap kali sidak tertutup dilakukan. Targetnya, checklist tersebut selesai dibuat minggu depan. Dan, sidak tertutup akan mulai dilakukan pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2016.

Baca:
Polres Tanjung Perak Bentuk Satgas Dwelling Time
Soal Dwelling Time, Menhub Beri Waktu 1 Bulan ke Pelindo

"Saya belum tahu jumlahnya berapa, masih digarap tim. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi misalnya Dirjen suatu kementerian masih minta orang di lapangan lapor ke dia. Seharusnya, one stop service," ujar Luhut.

Ditanya berapa hari target dwelling time yang ia incar, Luhut mengaku ingin mengincar rata-rata dwelling time tiga hari dahulu. Menurutnya, hal itu memungkinkan selama perbaikan kinerja dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa banyak pelabuhan yang masih tidak efisien, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan di pelabuhan. Dunia usaha akhirnya terkena dampaknya. Untuk itu, butuh pembenahan besar-besaran.

"Untuk menekan biaya angka dwelling time, Kementerian Perhubungan, Kementrian Perdagangan dan Kementrian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kita. Karena angkanya dwelling time-nya masih tinggi," ujar Presiden Joko Widodo.

ISTMAN MP