Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru Asman Abnur (kanan) dan Mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) pada acara serah terima jabatan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta 27 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian fokus kembangkan industri plastik dan karet hilir karena merupakan salah satu sektor prioritas pada 2015-2019 berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
”Kami terus berupaya meningkatkan daya saing industri ini melalui berbagai kebijakan strategis, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas dunia,” tutur Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat siaran pers di Jakarta, Selasa (20 September 2016).
Airlangga menyebut, prospek industri plastik dan karet hilir di Indonesia cukup potensial untuk dikembangkan karena merupakan sektor vital dengan ruang lingkup hulu, antara, hingga hilir yang dibutuhkan banyak industri lain dan memiliki variasi produk beragam.
Potensi pengembangan industri ini terlihat dari konsumsi yang tinggi dan aplikasi yang luas untuk sektor industri lain seperti industri kemasan untuk makanan dan kosmetik, elektronik, otomotif, serta sektor lainnya.
Menurut Airlangga, jumlah industri plastik hingga saat ini mencapai 925 perusahaan dengan memproduksi berbagai macam produk plastik yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dan memiliki total produksi sebesar 4,68 juta ton.
“Permintaan produk plastik nasional mencapai 4,6 juta ton dan meningkat sebesar lima persen dalam lima tahun terakhir,” ujarnya. Dalam kondisi tersebut, lanjut Airlangga, Kemenperin terus berupaya mengurangi ketergantungan bahan baku impor serta mendorong peningkatan kualitas, kuantitas maupun spesifikasi produk yang dihasilkan.
“Dalam menghadapi kendala pemenuhan bahan baku dan persaingan menghadapi MEA, salah satu langkahnya adalah pemberian fasilitasi melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP),” kata Airlangga.
Dukungan lainnya yakni melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), fasilitasi promosi dan investasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tata niaga impor, penguatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta kebijakan lain yang mendukung peningkatan daya saing.
