Wajib Pajak Beda Argumen, Sri Mulyani: Kami Punya UU Pajak

Jumat, 16 September 2016 22:10 WIB

Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berkukuh menggunakan berbagai instrumen perundang-undangan untuk menetapkan subyek pajak di sektor e-commerce atau platform online. "Tentu wajib pajak bisa melakukan argumen berbeda, tapi ini Indonesia dan kami mempunyai undang-undang perpajakan," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 16 September 2016.

Pernyataan ini menanggapi persoalan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan raksasa, seperti Google, yang tidak hanya dialami Indonesia. Menurut Sri, banyak negara menghadapi persoalan yang sama ihwal penarikan pajak lewat transaksi elektronik. "Isu yang (terjadi) di banyak negara. Jadi persoalannya tidak mudah," ujarnya.

Sri menyebutkan perbedaan pandangan bisa ditempuh dengan cara meningkatkan kerja sama bilateral atau peradilan perpajakan. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah mendorong terbentuknya badan usaha tetap bagi perusahaan-perusahaan asing. "Kami akan terus lakukan upaya sesuai dengan perundang-undangan," katanya. Tujuannya agar kegiatan ekonomi di Indonesia membayar pajak sesuai dengan aturan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ihwal kewajiban pajak dari Google. Ia akan mencari tahu persoalan penarikan pajak Google ada di aspek apa. "Saya mau cek dulu pembahasannya mentok di mana," katanya.

Seperti diketahui, perusahaan induk Google Indonesia, Google Singapura, menolak diperiksa Direktorat Jenderal Pajak menyusul temuan perusahaan itu tak mendaftarkan diri sebagai BUT, tapi memperoleh pendapatan di Indonesia. Dengan begitu, Ditjen Pajak melihat ada indikasi pidana dan akan segera menginvestigasi perusahaan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Muhammad Hanif mengatakan sebetulnya telah dilakukan beberapa kali pembicaraan dengan Google Singapura. “Google Singapura pernah datang. Bahkan mereka sampai menanyakan harapannya (pajak) berapa miliar,” ucapnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Kamis lalu.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

10 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

11 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

14 jam lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

15 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

19 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

19 jam lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

2 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

2 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya