TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak mengatakan Kota Bandung tengah mengalami kondisi lalu lintas yang cukup berat. Pasalnya, kapasitas jalan tidak dapat menampung jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik.

“Bandung masalah lalu lintasnya berat, masuk lewat Pasteur macet, lewat Pasir Koja juga macet, ini karena kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan,” kata Dardak dalam keterangan tertulisnya seusai menerima kunjungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di kantornya, Rabu, 14 September 2016 .

Dalam pertemuan tersebut, Dardak mengatakan akan mendukung pengembangan infrastruktur kota kembang itu. Menurut dia, beberapa dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan infrastruktur Bandung di antaranya terkait kelancaran lalu lintas. Bentuk dukungannya, di samping pemeliharan dan rehabilitasi jalan nasional, kementerian juga akan membangun jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass).

Kementerian berencana membangun Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Pasteur-Cileunyi-Gedebage sepanjang 27,50 kilometer. “Pembangunan BIUTR bertujuan untuk mengurangi tingginya tingkat kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas kawasan metropolitan Bandung,” kata Dardak.

Dardak menyebutkan dalam pembangunan jalan layang Kopo diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp 34,2 miliar. Biaya tersebut menggunakan pinjaman dari JICA Jepang. Rencana konstruksi fisik akan dimulai pada tahun anggaran (TA) 2017.

Kementerian juga berencana untuk melakukan pembangunan terowongan Cibiru, pembangunan jalan layang Moh Toha, Pasir Koja dan Nurtanio. Namun, rencana tersebut belum masuk dalam rencana TA 2017 Kementerian PUPR.

Untuk lalu lintas regional, saat ini Pemerintah Kota Bandung sedang membangun jalan tol Soreang-Pasirkoja sepanjang 10,57 kilometer yang masih dalam proses konstruksi. Sementara itu, jalan tol Gedebage-Majalaya sepanjang 15 kilometer masih dalam proses pembebasan lahan. Adapun jalan tol Purwakarta-Padalarang-Cileunyi sepanjang 64,40 kilometer saat ini sudah beroperasi.

Ridwan Kamil mengatakan pengembangan Kota Bandung nantinya akan diarahkan ke timur untuk kegiatan komersial dan jasa. Sementara wilayah tengah akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi. Kemudian, untuk bagian utara akan dijadikan kegiatan wisata.

Pemerintah Kota Bandung meminta dukungan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur karena terkendala penganggaran pembangunan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kebutuhan untuk membangun Bandung modern dan memadai membutuhkan biaya sekitar Rp 60 triliun, namun APBD saya hanya Rp 15 triliun untuk pembangunan, jadi saya tekor Rp 45 triliun,” kata Ridwan Kamil.

LARISSA HUDA