Laporan Harta Tax Amnesty di Kanwil Pajak Besar Capai Rp 40 T

Minggu, 4 September 2016 11:49 WIB

Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama dalam pembukaan Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 4 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan total harta yang dilaporkan wajib pajak besar per hari ini dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) mencapai Rp 40 triliun. Menurut Toto—nama panggilan Mekar—jumlah tersebut didapatkan dari 55 wajib pajak besar yang mengikuti program itu.

Untuk LTO (large tax office), ucap Toto, jumlah total tebusan Rp 878 miliar. “Sementara repatriasi sudah mencapai Rp 5,8 triliun dari total harta Rp 40 triliun yang dilaporkan," ujar Toto seusai Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Kanwil WP Besar, Gedung Sudirman, Jakarta, Ahad, 4 September 2016.

Menurut Toto, target utama Kanwil WP Besar adalah wajib pajak orang pribadi yang jumlahnya sekitar 1.200 orang. Namun sebanyak 60-70 persen dari jumlah tersebut merupakan karyawan, dan beberapa di antaranya merupakan anggota keluarga dari satu wajib pajak besar yang adalah karyawannya. "Kemungkinan tidak semuanya akan ikut," tuturnya.

Namun, Toto menegaskan, Kanwil WP Besar tetap mematok target sebanyak 1.200 wajib pajak besar tersebut akan menjadi peserta tax amnesty. "Sementara ini, target kami seluruhnya. Sebab, walaupun dia karyawan, dia tetap wajib pajak yang wajib melaporkan kewajiban perpajakannya.”

Secara keseluruhan, uang tebusan yang didapatkan dari tax amnesty tercatat sebesar Rp 4,32 triliun berdasarkan jumlah surat keterangan yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Namun uang tebusan sebenarnya telah mencapai Rp 6,42 triliun jika dihitung berdasarkan jumlah surat pernyataan yang masuk.

Hingga kini, menurut Toto, total harta yang telah dilaporkan melalui program tersebut telah mencapai Rp 203,54 triliun. Jumlah itu didapatkan dari 28.611 surat pernyataan yang telah masuk Ditjen Pajak. "Dari 28.611 surat pernyataan itu, yang sudah diproses menjadi surat keterangan pengampunan pajak sebanyak 18.382," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

7 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

37 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

40 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya