Menteri Rini Masih Kaji Jabatan Wakil Direktur Utama Pertamina

Reporter

Jumat, 2 September 2016 11:37 WIB

Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih mengkaji usul Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) menambah posisi wakil direktur utama perusahaan tambang tersebut. "Sedang kami kaji karena banyak perubahan," ucap Menteri BUMN Rini Soemarno di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 2 September 2016.

Rini mengatakan Pertamina akan menjalani dua aktivitas utama, yaitu penanganan sektor hilir dan hulu. "Dua hal yang sangat penting tersebut perlu penanganan khusus," ujarnya.

Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Edwin Hidayat Abdullah menuturkan usul itu didasarkan pada rencana pembentukan holding minyak serta gas antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dengan pembentukan holding, Direktur Utama Pertamina akan mengurusi hal-hal yang lebih strategis. Sedangkan fungsi operasional perlu ditangani orang lain, yaitu Wakil Direktur Utama Pertamina.

Baca Juga: Menteri Rini Belum Terima Usulan Wadirut Pertamina

Menurut Edwin, sosok yang akan menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina harus memiliki pengetahuan operasional di bidang minyak dan gas. Salah satu kemampuan yang disyaratkan ialah cara mengolah minyak bumi di kilang dan distribusi bahan bakar minyak. Tak tertutup kemungkinan pejabat PGN akan dipilih mengisi jabatan tersebut.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh Tempo, Komisaris mengusulkan dua posisi baru, yakni Wakil Direktur Utama serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. Wakil Direktur Utama dirancang bertugas sebagai chief operating officer pada sektor hilir dan energi baru terbarukan. Wakil Direktur Utama bertanggung jawab atas kinerja operasional, kinerja finansial sektor hilir, operasional kilang, serta pemanfaatan energi bersih.

Sedangkan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia bakal memimpin serta mengarahkan kegiatan megaproyek pengembangan berskala nasional di dua sektor tersebut. Direktur juga harus menjamin ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi pelaksanaan proyek.

Simak Pula: Pertamina Kurangi Impor Premium 6 Juta Barel

"Harus ada struktur bisnis yang adaptif. Pertamina memerlukan itu supaya lebih bagus kinerjanya. Kami menunggu keputusan Kementerian BUMN," ujar Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng kepada Tempo, Selasa, 9 Agustus lalu.

Selain disepakati Tanri, usul itu disepakati anggota Dewan Komisaris Pertamina lain, yakni Edwin Hidayat Abdullah, Sahala Lumban Gaol, Suahasil Nazara, dan Widhyawan Prawiraatmadja.

VINDRY FLORENTIN | ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

8 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

9 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

25 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

25 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

26 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

27 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

34 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

42 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

55 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

59 hari lalu

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024

Baca Selengkapnya