Kementerian Perdagangan Perluas Kemitraan Pelaku Usaha

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 1 September 2016 23:03 WIB

Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (kiri) bersama Kepala BPOM Roy Sparringa saat konferensi pers mengenai produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di Kementerian Perdagangan, Jakarta, 22 Desember 2015. Hasil pengawasan selama semester II tahun 2015, Kemendag telah mengidentifikasi 51 pelanggaran SNI, 46 pelanggaran MKG dan 22 pelanggaran label dalam bahasa Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan memperluas jejaring kemitraan antar pelaku usaha kecil, menengah dan pengusaha besar melalui penyelenggaraan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPN-PPDN) yang diselenggarakan pada 1-4 September 2016 di Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

"Kemitraan atau jejaring pemasaran yang terjalin antarpelaku usaha kecil, menengah, dan pengusaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun pasar global," kata Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis, (1 September 2016)

Peserta PPN-PPDN Bengkulu yang diselenggarakan di Lapangan Sport Center Pantai Panjang tersebut, merupaka pelaku usaha binaan Provinsi Bengkulu dan kabupaten kota di wilayah Bengkulu.

Selain itu, pelaku usaha dari sejumlah provinsi juga turut berpartisipasi seperti dari Provinsi Papua, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Total stan yang disediakan dalam pameran regional Bengkulu sebanyak 102. Jumlah itu terdiri atas 52 stan PPDN, dan 50 stan PPN yang meliputi 13 stan kuliner dan 37 stan pelaku usaha dari provinsi peserta dan wilayah Bengkulu.

Pameran tingkat regional 2016 dilaksanakan di tiga kabupaten kota di Indonesia. Pameran pertama berlokasi di lapangan kantor Walikota Jambi pada 4-7 Agustus 2016 lalu dan dikunjungi sebanyak 55 ribu orang. Kegiatan sekarang digelar di Bengkulu pada 1-4 September 2016 dan akan dilanjutkan di Banyuwangi pada Oktober mendatang.

Selama 2006-2015, pameran ini telah memberikan peluang bagi 3.508 pelaku usaha untuk menghadirkan ragam pangan dalam kemasan, kuliner nusantara, serta produk dalam negeri potensial.

Dalam periode tersebut, diperoleh total transaksi dagang sebanyak Rp20,68 miliar. Kemendag mencatat, selama empat hari pelaksanaan pameran, rata-rata pengunjung mencapai 70 ribu-290 ribu orang.

Dalam rangkaian pameran di Bengkulu ini, digelar pula forum dagang produk dalam negeri, yang bertujuan untuk mempertemukan para pelaku usaha lintas provinsi.

Karyanto berharap, terjadi transaksi yang berkelanjutan dan mampu memperpendek mata rantai distribusi, khususnya untuk komoditas pangan pokok.

Sejumlah komoditas yang diperdagangkan dalam forum dagang di Bengkulu, antara lain beras, produk hortikultura, lada putih, rumput laut, sapi, ikan kering, kopi, terasi, pinang, dan sebagainya.

Komoditas tersebut dibawa oleh 103 pelaku usaha dari 10 provinsi peserta yang berpartisipasi dalam forum dagangan ini, dimana pada penyelenggaraan sebelumnya di Jambi, forum dagang berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 300 miliar.

ANTARA

Berita terkait

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.

Baca Selengkapnya

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.

Baca Selengkapnya

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.

Baca Selengkapnya