Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis, 1 September 2016. Salah satunya adalah Anwar Usman, hakim yang memimpin majelis untuk uji materi Undang-Undang Tax Amnesty.
Seusai pertemuan, Anwar menegaskan, kehadirannya tidak berkaitan dengan uji materi tersebut. "Oh, enggak soal uji materi UU Tax Amnesty. Itu kan nanti disidang. Saya ke sini menyampaikan hasil Kongres Mahkamah Konstitusi di Bali," ujar Anwar saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis ini.
Menurut Anwar, sejauh ini, uji materi UU Tax Amnesty baru mencapai sidang pendahuluan. Persidangan itu, tutur dia, dihadiri serikat buruh selaku penggugat. Majelis pun sudah menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki dari gugatan uji materi penggugat.
"Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan soal uji materi UU Tax Amnesty," ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Ikut hadir ke Istana Kepresidenan, ia mengatakan perkara uji materi UU Tax Amnesty tidak dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan hari ini.
Lagi pula, ujar dia, sudah ditentukan oleh konstitusi bahwa uji materi adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya. Dengan begitu, tidak perlu dibahas bersama demi mencegah intervensi dari pihak lain. "Independensi, parsialitas kita harus dijaga. MK begini, MA begini, presiden begini, itu semua sudah diatur konstitusi," tuturnya.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
9 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
