TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum DAMRI siap layani angkutan lintas batas negara Indonesia – Timor Leste pada Oktober 2016. Sekretaris Perusahaan Perum DAMRI Arifin mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) lintas batas angkutan darat antara Indonesia dan Timor Leste itu akan direalisasikan pada Oktober tahun ini.

“Rencananya Presiden RI akan meresmikan pintu perbatasan di Mota Ae sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU pada Oktober ,” kata Arifin, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Arifin menambahkan, sebelum resmi beroperasi perusahaan akan melakukan uji coba angkutan penumpang lintas batas negara setelah nota kesepahaman tersebut ditandatangani. Operator angkutan dari kedua negara terlebih dulu mengurus surat-surat perizinan.

Saat ini pemerintah Indonesia dan Timor Leste sudah mencapai kesepakatan terkait dengan angkutan lintas batas antar kedua negara. “Inisiasi di Kementerian Perhubungan. Kalau sudah, draft MoU akan disampaikan ke Kementerian Transportasi Timor Leste,” ungkap Arifin.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, dia menuturkan, DAMRI akan menambah jumlah armadanya. Perusahaan perlu melakukan survei terlebih dahulu meliputi jumlah armada, rute dan potensi jumlah penumpang. Survei itu selama satu minggu. “Semua tergantung dari hasil survei,” kata Arifin.

Selain angkutan lintas batas negara antara Indonesia–Timor Leste, Arifin mengungkapkan, perusahaan DAMRI juga akan melayani angkutan dalam kota di Dili, Timor Leste. Dalam melayani angkutan dalam kota itu, dia menambahkan, perusahaan nantinya dapat membangun kantor di Timor Leste atau membuka cabang di Kupang.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan, Perum DAMRI sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan angkutan transportasi lintas batas negara. Menurutnya, pola pelayanan yang dikembangkan di angkutan lintas batas negara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Brunei Darussalam dapat diterapkan di Timor Leste.

Darmaningtyas mengingatkan, bentuk kerja sama harus jelas, terutama terkait dengan penyediaan garasi (pool) atau ketersediaan bahan bakar. Sebab, perusahaan akan membutuhkan investasi besar untuk membuka pool jika pemerintah Timor Leste tidak menyediakannya.

Kondisi tersebut, imbuhnya, akan berpengaruh terhadap besaran tarif angkutan penumpang lintas batas negara Indonesia-Timor Leste. “Kalau pemerintah Timor Leste bisa menyediakan pool sehingga investasi lebih kecil, berarti juga tarifnya bisa lebih murah,” ujar Darmaningtyas.

Adapun terkait dengan layanan dalam kota di Dili, dia menyarankan, perusahaan bisa mengadopsi sistem bus rapid transit (BRT) di Jakarta yang sudah menggunakan halte dan jalur khusus, berjadwal, dan tidak menunggu bus penuh untuk berangkat.

BISNIS.COM