TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan peluncuran program warung gotong-royong elektronik atau e-Warong dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum sejahtera melalui sistem penyaluran yang lebih terkontrol.
"Yang ditekankan adalah bagaimana membantu masyarakat yang belum sejahtera agar bantuan itu dapat sepenuhnya diterima oleh mereka, tanpa adanya potongan-potongan," kata Rini dalam sambutan peluncuran e-Warong tersebut di Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Agustus 2016.
Pemerintah meluncurkan program e-Warong untuk Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) di Johar Baru. Program yang masih berupa pilot project ini merupakan program warung bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial.
E-Warong melayani penerima bantuan sosial melalui aplikasi Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera dan mesin EDC. Uji coba ini dilakukan untuk penyaluran Program Beras Sejahtera serta PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang diterbitkan oleh Himpunan Bank Negara.
Menurut Rini, agar dapat tersalurkan sepenuhnya kepada masyarakat, bantuan itu harus diberikan melalui sistem perbankan. "Ini butuh waktu. Harapan saya, akhir tahun depan, 6 juta penerima PKH sudah masuk sistem perbankan," ujar Rini.
Jika semua bisa mendapatkan bantuan sosial melalui sistem non-tunai tersebut, Rini menilai, penerima PKH bisa menentukan kebutuhan pokok apa saja yang penting bagi mereka. "Lebih hemat juga dalam penggunaannya dan bisa disisihkan untuk tabungan sehingga dapat lebih sejahtera."
Dalam kesempatan ini, Rini juga mengingatkan kepada Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti agar perusahaannya dapat menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat di e-Warong tersebut dengan lebih baik. "Jadi, tidak ada lagi laporan bahwa berasnya banyak kutunya," ujar Rini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran
9 hari lalu
Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya
29 Februari 2024
Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja
24 Januari 2024
Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya
23 Januari 2024
Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaCara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang
21 Desember 2023
Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi
20 Desember 2023
Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya
1 Juni 2023
Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.
Baca SelengkapnyaTingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir
8 Desember 2022
Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.
Baca SelengkapnyaPendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri
30 Juni 2022
DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),
Baca SelengkapnyaAlasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda
9 Juli 2020
BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.
Baca Selengkapnya