TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi IX tidak memberikan persetujuan kepada pemerintah soal divestasi saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk sebesar sekitar 42 persen. Ini karena pada rapat kerja komisi itu dengan pemerintah pada 19 Nopember, Komisi IX meminta agar divestasi ini dibicarakan lagi dengan komisi lain. Komisi IX tidak dalam posisi untuk menyetujui, kata Faisal Baasyir, anggota komisi IX, kepada wartawan usai pertemuan komisi IX dengan pimpinan dewan, Jakarta Senin (13/1). Menurut fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan ini, ketetapan divestasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam ketetapan MPR dan juga Program Pembangunan Nasional. Oleh karena itu komisi IX tidak berada dalam posisi untuk menyetujui atau menolak divestasi itu. Dalam pemicaraan ini, hadir Ketua DPR Akbar Tanjung, Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya, Wakil Ketua Muhaimin Iskandar, anggota komisi IX Faisal Baasyir dan Paskah Suzetta. Sementara Ketua Komisi IX Max Moein tidak hadir dalam rapat itu. Dalam pembicaraan terakhir dengan pemerintah, lajut dia, komisi Keuangan dan Perbankan belum membahas atau menyepakati detail rencana divestasi. Sehingga dalam hal ini belum ada data persetujuan dari komisi IX. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa sudah mendapat persetujuan dari komisi IX, kata dia. Selain itu, lanjut politisi kawakan ini, dalam proses penjualan saham Indosat sebanyak 8 persen sebelumnya, pemerintah juga tidak berkonsultasi terlebih dahulu. Hal yang sama terjadi dalam proses penjualan saham terakhir. Transaksi penjualan, lanjut dia, justru menimbulkan tanda tanya, ketika salah perusahaan penandatangan transaksi tidak diketahui sejak awal, yaitu Indonesia Communication Limited (ICL). ICL adalah anak perusahaan STTC (Singapore Technologies Telemedia Communication), yang notabene anak perusahaan dari STT (Singapore Tecnologies Telemedia). Selama ini, lanjut dia, komisi IX hanya memberikan panduan dasar bagi divestasi. Panduan itu adalah proses penjualan saham pemerintah di BUMN dilakukan secara selektif, kasus per kasus, dan memperbanyak penyebaran kepemilikan saham kepada masyarakat. Ketika ditanya bahwa jawaban ini menimbulkan kesan DPR hendak cuci tangan atas penjualan aset negara yang menimbulkan kontroversi ini, Faisal mempersilahkan. Kalau kesan, terserah. Pembuktian dari risalah-risalah bisa dibaca, kata dia. Untuk menyelesaikan masalah ini, Dewan berencana melakukan rapat antar komisi sebelum bertemu dengan pemerintah.(Budi RizaTempo News Room)