TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku belum menerima usulan perombakan struktur manajemen PT Pertamina (Persero). Proposal diajukan oleh Dewan Komisaris perusahaan, melalui surat tertanggal 8 Agustus 2016.

"Saya enggak tahu, belum baca. Terus terang belum baca. Kok Anda sudah dapat, saya belum dapat?" ujar Rini balik bertanya kepada wartawan yang menemuinya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2016.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh Tempo, Komisaris mengusulkan dua posisi baru yakni Wakil Direktur Utama - Hilir dan Energi Baru Terbarukan dan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. Wakil Direktur Utama dirancang bertugas sebagai Chief Operating Officer pada sektor hilir serta EBT. Wakil Direktur Utama bertanggung jawab atas kinerja operasional, kinerja finansial sektor hilir, operasional kilang, serta pemanfaatan energi bersih.

Sedangkan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia bakal memimpin serta mengarahkan kegiatan megaproyek pengembangan berskala nasional di dua sektor tersebut. Direktur juga harus menjamin ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi pelaksanaan proyek.

"Harus ada struktur bisnis yang adaptif. Pertamina memerlukan itu supaya lebih bagus kinerjanya. Kami menunggu keputusan dari Kementerian BUMN," ujar Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng kepada Tempo, Selasa lalu.

Selain Tanri, usulan disepakati tiga anggota Dewan Komisaris lainnya yakni Edwin Hidayat Abdullah, Sahala Lumban Gaol, Suahasil Nazara, dan Widhyawan Prawiraatmadja.

ANGELINA ANJAR SAWITRI