TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengejar kekurangan kebutuhan dana untuk Program Satu Juta Rumah hingga 2019 di luar anggaran APBN.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Rumah, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Baby Setiawati Dipokusumo di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2016, mengatakan kebutuhan pembiayaan rumah hingga 2019 mencapai Rp1.000 triliun, tapi dana yang disiapkan baru 30 persen.

"Kita pernah membuat simulasi jumlah kebutuhan sampai 2019, kira-kira Rp 1.000 triliun. Tapi kemampuan dari pemerintah dan swasta baru Rp 313 triliun," kata Baby.

Dia menjabarkan, pihak pengembang perumahan menyanggupi pembiayaan Rp 300 triliun, sedangkan pemerintah menyiapkan Rp 13 triliun.

Karena itu, Baby memaparkan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan pembiayaan perumahan dari sektor lain di luar anggaran APBN.

Salah satu sumber dana jangka panjang tersebut, kata dia, lewat pembiayaan sekunder perumahan berupa Efek Beragun Aset dalam bentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). Adapun EBA-SP tersebut diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

SMF sendiri telah mencatatkan penyaluran dana sebesar Rp 9,7 triliun dari total aliran dana pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan Rp 24,44 triliun per Juni 2016. Itu untuk mendukung program KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara realisasi pembangunan Program Satu Juta Rumah tahun 2016 baru mencapai 230.802 unit rumah per 4 Agustus 2016.

Realisasi pembangunan rumah MBR baru 179.718 unit dari target 700 ribu unit rumah, sedangkan rumah non-MBR sebanyak 51.084 dari target 300 ribu rumah.

ANTARA