TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Energi, Minyak, dan Gas Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan pemerintah Indonesia harus menghentikan ekspor gas karena dinilai justru menguntungkan negara lain yang bisa memperoleh keuntungan dan nilai tambah.
"Negara lain yang beli gas Indonesia mendapatkan nilai tambah setelah diubah jadi pupuk dan petrokimia, dan selanjutnya dibeli lagi oleh Indonesia sehingga nilai tambah dinikmati oleh negara lain," kata Bobby kepada pers, di Cilegon, Merak, Banten, Selasa, 9 Agustus 2016.
Hal tersebut disampaikan setelah acara pemotongan pertama pipa baja yang menandakan dimulainya proyek pembangunan dua kaki jaket "wellhead platform" senilai US$ 107 juta oleh PT Bakrie Construction.
Menurut dia, di tengah lesunya harga minyak dan gas di pasar dunia, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian terhadap sektor itu, antara lain dengan mendorong pembangunan pipa untuk distribusi gas dari sumbernya.
Perlunya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor gas, mengingat Indonesia hanya menghasilkan sekitar 830 ribu barel minyak per hari sehingga harus impor banyak BBM yang berarti membutuhkan subsidi tinggi.
"Padahal cadangan gas Indonesia masih bisa 50 tahun lagi. Untuk itu yang dilakukan pemerintah harus segera genjot eksplorasi gas," katanya.
Dia mengakui untuk mendorong pertumbuhan gas saat ini juga belum optimal karena kendala utama adalah belum tersedia infrastruktur yang salah satunya terpenting adalah rencana lama pemerintah membangun pipa gas terintegrasi Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Natuna belum terealisasi.
Boby mengusulkan agar pemerintah harus mempercepat pembangunan pipa gas terintegrasi karena sumber gas adanya di luar Jawa, sedangkan konsumen terbesar adanya di Pulau Jawa.
"Jadi kita harus membawa sumber energi dari tempatnya ke Jawa dan salah satu metode paling murah adalah dengan pipa, dan kalau yang lebih jauh jaraknya bisa memakai LNG," tambahnya.
Saat ini, katanya, industri nasional butuh gas, baik untuk listrik juga untuk bahan baku dari produknya yang saat ini justru susah diperoleh yang sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alamnya.
Pengadaan pembangunan pipa transmisi gas sebenarnya sudah ditenderkan sejak 2006/2007 tapi nyatanya sampai kini belum juga selesai.
Dia berharap, Presiden Joko Widodo sudah menggenjot pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan. "Saatnya presiden genjot juga infrastruktur untuk migas," tambahnya.
Swasta nasional dinilai sangat siap bangun jaringan pipa gas. Sekarang ada tiga ruas terbesar jaringan gas terbesar, yakni Kalimantan-Jawa, Semarang-Gresik, dan Semarang-Cirebon.
Penggunaan sumber energi nasional 2025 nasional diharapkan 35 persen menggunakan gas dari yang sekarang baru di bawah 20 persen.
ANTARA
Berita terkait
Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara
1 hari lalu
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.
Baca SelengkapnyaSolo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi
2 hari lalu
Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup
3 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP
Baca SelengkapnyaSegini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia
4 hari lalu
Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
4 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaTanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi
5 hari lalu
Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23
5 hari lalu
Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
9 hari lalu
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Baca Selengkapnya37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai
10 hari lalu
Pengusaha muda kelahiran 24 April 1987, Rudy Salim pernah menolak denda untuk 9 mobil mewah dari Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaRupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
17 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.
Baca Selengkapnya