TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi sindiran Presiden Joko Widodo soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ahok—sapaan Basuki—berdalih, simpanan APBD DKI Jakarta nilainya besar karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan.

"Kita harus lihat, itu kan cuma ngomong doang. Mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung," kata Ahok di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 4 Agustus2016.

Menurut Ahok, beberapa proyek yang sedang berjalan di antaranya pembangunan tanggul, pembangunan rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. Menurut dia, pemerintah DKI Jakarta tidak bisa membayar dimuka proyek yang sedang dikerjakan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir Ahok soal penyerapan APBD DKI Jakarta. Menurut dia, Jakarta menempati urutan teratas dari sepuluh provinsi yang banyak menyimpan dana daerah di bank umum.

"Pak Ahok duitnya emang gede. Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.

Provinsi yang menempati posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat Rp 8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp 3,947 triliun, Riau Rp 2,867 triliun, Papua Rp 2,596 triliun, Jawa Tengah Rp 2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, Banten Rp 1,527 triliun, Bali Rp 1,464 triliun, dan Aceh Rp 1,446 triliun.

"Ini yang sepuluh besar simpanannya masih gede. Sekarang mulai blakblakan. Biar semuanya juga mengerti," ujarnya. Jokowi sengaja menyampaikan data simpanan dana daerah tersebut secara terbuka karena diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ahok berdalih, Jokowi mempersoalkan dana yang mengendap di daerah-daerah yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah pusat. Sedangkan DKI Jakarta, kata dia, tidak menerima dana tersebut. Dia mengatakan dana Rp 13,9 triliun yang dipersoalkan itu bukan dari DAU.

"DKI itu enggak punya DAU, itu bedanya. Yang dikritik itu kan yang dapat DAU ditransfer ,tapi enggak dipakai. Kami DKI itu enggak dikasih DAU," tutur Ahok.

Ahok juga meminta Kementerian Keuangan mengatur arus kas untuk DKI Jakarta supaya tidak ditransfer pada Januari atau Februari. Menurut dia, anggaran untuk DKI Jakarta sebaiknya ditransfer pada April sehingga uang bisa digunakan untuk daerah lain.

" Pajak (untuk DKI) kan enggak langsung masuk. Supaya arus kas Menteri Keuangan enak diatur, DKI mungkin enggak usah disetor duluan," ucap Ahok.

LARISSA HUDA