Revitalisasi PPI Muara Baru, Bakal Dilengkapi Sistem Online  

Reporter

Jumat, 22 Juli 2016 21:01 WIB

Warga mencari barang berharga miliknya di sekitar rumahnya yang hangus terbakar di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, 27 Juni 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana merevitalisasi Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru menjadi pasar ikan modern yang menyaingi Tsukiji Fish Market, pasar ikan terbesar di Jepang.

PPI nantinya akan dilengkapi dengan sistem perdagangan online yang memutakhirkan sistem jual-beli, mengembalikan fungsi PPI sebagai tempat pelelangan dengan harga terbuka, dan meningkatkan kenyamanan pedagang dan konsumen.

Direktur Usaha Pelabuhan dan Pengembangan Usaha Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Dendi Anggi Gumilang mengatakan perusahaannya sebagai operator PPI Muara Baru mendukung penuh rencana revitalisasi tersebut.

Bangunan PPI, dia mengatakan, selama ini menjadi pusat transaksi jual-beli hasil produksi nelayan yang melakukan bongkar-muat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).

Menurut dia, revitalisasi akan meningkatkan aktivitas dan transaksi pada kemudian hari. “Nantinya, perubahan mendasar yang akan terbentuk adalah sistem lelang dengan harga terbuka yang terkomputerisasi. Pedagang bisa melakukan bidding dan mengetahui harga lelang secara real time di layar monitor besar. Semua akan lebih modern,” kata Dendi dalam siaran pers, Jumat, 22 Juli 2016.

Revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan menggunakan APBN. Saat ini terdapat lebih dari 900 pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas PPI, dari pedagang, usaha pengepakan ikan, hingga agen es.

BISNIS.COM

Berita terkait

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

10 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

20 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

39 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

39 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

39 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

40 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

41 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

53 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.

Baca Selengkapnya