Tekan Risiko Sistemik Keuangan, BI Tambah Pemroses Kliring

Kamis, 21 Juli 2016 11:51 WIB

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji penambahan Central Counterparty (CCP) atau lembaga proses kliring dan penjaminan transaksi pasar keuangan yang dilakukan antar pelaku pasar. “Untuk pengembangan infrastruktur pasar, Indonesia perlu membangun CCP baru," ujar Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, dalam Seminar Central Counterparty Clearing Development in India, Lesson Learned, di Kompleks Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.

Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa CCP seperti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Indonesia Clearing House, dan PT Kliring Berjangka Indonesia. "CCP baru akan diperuntukkan khususnya untuk transaksi valuta asing, derivatif, obligasi, dan pasar uang," tutur Mirza.

Mirza juga menjelaskan CCP dibentuk untuk mengurangi risiko kredit dan risiko sistemik dari suatu transaksi di pasar keuangan. Untuk fungsi manajemen risiko, CCP akan mengambil alih manajemen risiko atas risiko kredit lawan transaksi, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Adapun untuk CCP di luar pasar saham, umumnya yang dikliringkan adalah produk derivatif yang perdagangannya secara over the counter (bukan melalui bursa), seperti Interest Rate Swap (IRS), Non Deliverable Forwards (NDF), dan Credit Default Swap (CDS). Sedangkan, kliring untuk transaksi obligasi dan produk pasar uang seperti transaksi repurchase agreement (Repo).

Mirza menuturkan secara umum keberadaan CCP bagi Indonesia penting untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Keberadaan CCP sebagai lembaga penjamin dan pengelola risiko diharapkan dapat mengurangi segmentasi yang terjadi saat ini di antara pelaku pasar. "Ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan pasar keuangan domestik."

Selain itu, CCP juga baik untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Transparansi dan pengawasan oleh regulator juga akan berjalan lebih baik dengan dikliringkannya transaksi Over The Counter (OTC) derivatif melalui CCP. "Pembentukan CCP baru merupakan komitmen Indonesia dalam forum internasional G-20," ucap Mirza.

Pembentukan CCP direncanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap inisiasi yaitu penyiapan perangkat legal dan kelembagaan. Kedua, tahap penyiapan infrastruktur dan mekanisme CCP, yang terdiri dari persiapan pengembangan infrastruktur dan sistem baru, pemilihan produk, dan penyusunan SOP. Terakhir, yaitu tahap pengujian dan implementasi.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

2 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

2 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

2 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

2 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

3 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

3 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

3 hari lalu

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

3 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya