TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak memberikan pernyataan resmi terkait dengan kisruh macet di exit Jalan Tol Brebes (Brexit) saat masa mudik Lebaran, pekan lalu. Meski didesak jurnalis, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menolak berkomentar.

“Saya rasa kami tak perlu beri pernyataan lagi karena sudah ada JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) yang beri pernyataan resmi,” ujar Sugihardjo dalam konferensi pers mengenai evaluasi proses mudik Lebaran di gedung Kementerian Perhubungan, Rabu, 13 Juni 2016. Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut dia, sudah menjadi pernyataan resmi tertinggi pemerintah.

"Pernyataan JK sudah mewakili pihak pemerintahan," katanya. Dengan demikian, menurut Sugihardjo, tak tepat bila kementerian, yang notabene berada di bawah wakil presiden, harus mengeluarkan pernyataan lagi."Itu kan sudah pernyataan RI 2, sudah yang paling tinggi. Jadi ya sudah," ucap Sugihardjo.

Sugihardjo menegaskan, tugas Kemenhub sekarang tinggal mengevaluasi penyelenggaraan arus mudik dan balik 2016. Evaluasi dilakukan agar tahun-tahun mendatang tak lagi ada kemacetan atau kecelakaan serupa.

Awal pekan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bukan satu lembaga saja yang bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi selama arus mudik. "Tidak bisa disalahkan satu orang saja," katanya.

Kemacetan di Jalan Tol Brebes Timur terjadi mulai H-5 hingga hari H Lebaran. Antrean kendaraan mencapai 33 kilometer selama belasan jam. Dilaporkan ada belasan pemudik yang meninggal akibat dehidrasi atau karena sakit, tapi terlambat memperoleh pertolongan.

BAGUS PRASETIYO