Banggar Setujui Penurunan Angka ICP dan Lifting Migas  

Rabu, 13 Juli 2016 22:34 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (kiri), saat meninjau fasilitas pengolahan kilang minyak Kasim RU VII, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 1 Mei 2016. Unit produksi dan pengolahan fasilitas kilang minyak Kasim, Sorong, milik Pertamina (persero) tengah melakukan upaya intesif untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 10.000 barel per hari. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permohonan Pemerintah untuk merevisi sejumlah asumsi dalam anggaran tahun depan, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan produksi (lifting) migas. Sebelumnya, Komisi VII DPR telah menyetujui angka ICP dan lifting migas itu pada 21 Juni 2016.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) M.I. Zikrullah menilai perlu kerja ekstrakeras untuk mencapai angka yang telah disepakati sebelumnya. “Kalau sangat minim, mungkin terlalu pesimistis, ya,” kata Zikrullah, dalam rapat Banggar dan pemerintah di kawasan parlemen, Rabu, 13 Juli 2016. “Tapi lebih kepada akan sulit dicapai pada angka 800 ribu.”

Banggar akhirnya memutuskan angka IPC sebesar US$ 40-55 dari angka US$ 45-55, yang telah disetujui Komisi VII. Selain angka ICP, angka lifting gas turun dari yang sebelumnya 1.150-1.500 juta barel per hari seperti yang telah disepakati Komisi VII menjadi 1.100-1.200 juta barel per hari. Banggar juga menurunkan angka lifting minyak bumi menjadi 750-800 ribu barel per hari dari angka 760-800 ribu barel per hari.

Zikrullah mengatakan kesulitan tersebut merupakan akibat tertundanya program-program kerja sepanjang 2016. “Program sumber pengeboran banyak yang ditunda, program-program eksplorasi juga ada penundaan,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Zikrullah, dampak penundaan produksi bakal ter-carry over ke 2017. Program-program Plan of Development (POD) juga tidak memiliki peningkatan yang berarti terhadap peningkatan produksi minyak.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi VII, pemerintah mengajukan angka ICP sebesar US$ 35-45 per barel. Sedangkan angka lifting minyak bumi diajukan sebesar US$ 740-760 ribu barel per hari dan 1.050-1.150 barel per hari untuk angka lifting gas.

Perubahan angka ICP dan lifting migas itu diputuskan Badan Anggaran dalam rapat yang membahas asumsi dasar dalam RAPBN hari ini. Rapat itu dihadiri antara lain Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara; Dirjen Migas Gusti Nyoman; Direktur Utama PLN Sofyan Basri; serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

ARDITO RAMADHAN | RR ARIYANI

Berita terkait

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

2 jam lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

3 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

5 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

5 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

5 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

10 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

10 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

10 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya