Sofjan Wanandi: Dana Rp 97 Triliun Bukan Hasil Tax Amnesty  

Rabu, 13 Juli 2016 18:19 WIB

Sofjan Wanandi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan dana Rp 97 triliun yang masuk ke Indonesia bukanlah dana repatriasi yang didapat dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Dana yang masuk ke pasar keuangan itu adalah uang yang dimiliki investor asing. "Saya melihat Rp 97 triliun itu pasti bukan hasil dari dana tax amnesty," kata Sofjan melalui sambungan telepon, Rabu, 13 Juli 2016.

Pernyataan ini menanggapi rumor soal dana repatriasi dari pengampunan pajak ada yang sudah masuk ke kas negara. Angkanya dikabarkan tak tanggung-tanggung, sekitar Rp 96 triliun.

Lebih jauh, mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ini menyebutkan, meski Undang-Undang Tax Amnesty sudah disahkan, pelaksanaannya masih harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunannya. PMK akan mengatur semua masalah teknis pemberian tax amnesty.

Selain itu, kata Sofjan, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait tax amnesty. Proses itu membutuhkan waktu, sehingga tidak mungkin dana masuk Rp 97 triliun itu adalah dana tax amnesty. "Saya kira Agustus nanti baru akan kita lihat hasil pertama dari tax amnesty yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sofjan juga menjelaskan, hasil tax amnesty itu adalah dana yang bersumber dari modal orang Indonesia. Sedangkan dana Rp 97 triliun yang disebut-sebut masuk sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2016 adalah dana yang dimiliki orang asing. Mereka membeli financial paper atau memasukkan dananya ke Sertifikat Bank Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Tax Amnesty ini memberi sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia. Investor asing merasa keberadaan tax amnesty akan membuat pasar keuangan Indonesia lebih stabil dan lebih baik. Apalagi suku bunga yang ditawarkan juga cukup tinggi. "Jadi mereka memanfaatkan bunga yang tinggi untuk masuk. Itulah yang masuk Rp 97 triliun, tapi bukan tax amnesty," kata Sofjan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo sebelumnya mengatakan ada dana asing Rp 97 triliun yang masuk sejak awal tahun hingga 24 Juni 2016. Dana masuk ini lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu karena saat itu dana yang masuk hanya berjumlah Rp 57 triliun.

AMIRULLAH

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

4 Oktober 2022

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya