TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan warga Indonesia di luar negeri akan dapat menggunakan cabang bank pemerintah sebagai gateway (pintu masuk) dana repatriasi. Rencana ini disampaikan dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan mengenai tax amnesty pada Senin, 11 Juli 2016.

Menurutnya, hal ini tidak lantas memberi Bank Mandiri dan BNI keuntungan dibanding yang lain. "Bukan diuntungkan lah, pemerintah kan pengennya yang bisa ditrack. Kalau bank pemerintah kan tentu DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bisa melihat flow of fund-nya, jadi bisa verifikasi di gateway-nya," kata Kartika.

Apabila aturan mengenai gateway ini disetujui oleh Menteri Keuangan, maka proses pemindahan dana repatriasi bagi WNI yang berada di luar negeri berjalan lebih mudah.

Kartika menjelaskan instrumen untuk dana repatriasi masih sama dengan yang diumumkan Menkeu yaitu Surat Berharga Negara (SBN), obligasi; termasuk yang diterbitkan perusahaan, investasi di proyek tertentu, dan juga investasi yang dimiliki Wajib Pajak (WP).

"WP kan mungkin punya investasi juga, nanti dilihat apakah (jadi) di lock-up tiga tahun di instrumen tersebut supaya (dana masuk) nggak keluar lagi." kata Kartika.

Selain itu dirinya juga belum melihat adanya keperluan untuk meningkatkan bunga deposito. "Belum perlu. Harusnya kalo uangnya masuk banyak, bunganya yang turun."

Bank Mandiri memprediksi akan mendapat dana lebih dari Rp 100 triliun hasil dari tax amnesty dari cabangnya yang berada di London, Singapura, serta Hong Kong.

IDKE DIBRAMANTY YOUSHA | MR