TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, sesuai dengan hasil rapat terbatas mengenai evaluasi proyek listrik 35 ribu megawatt pada 22 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua pihak mempercepat pembangunan megaproyek tersebut.

"Siapa yang melaksanakan? Dari pihak BUMN, tentu PLN. Tapi dari pihak swasta, tentu ada independent power producer. Jadi dua-duanya harus berjalan satu arah," kata Sudirman setelah meninjau Gardu Induk PLN di Cawang, Jakarta Timur, Ahad, 3 Juli 2016.

Beberapa hal yang ditekankan Jokowi, menurut Sudirman, adalah soal pembangunan transmisi high voltage direct current. "Tidak boleh ada tawar-menawar. Jadi jaringan kabel bawah laut tegangan tinggi untuk interkoneksi Jawa dan Sumatera harus dibangun," ujarnya.

Sudirman mengaku telah mengirim surat kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk pembangunan transmisi tersebut. "Mengapa harus dibangun? Karena kita perlu mengantisipasi beban kedua pulau yang harus dijaga keseimbangannya. Dan Presiden tahu persis mengenai itu," tuturnya.

Di masa mendatang, Sudirman menilai beban pemakaian listrik terberat akan terfokus di Jawa, Sumatera, dan Bali. Karena itu, jaringan listrik di ketiga pulau tersebut harus tersambung. "Jadi saya berharap tidak ada lagi polemik dan tidak ada lagi diskusi mengenai itu. Tinggal dijalankan," ujarnya.

Instruksi Jokowi yang kedua, kata Sudirman, adalah mengenai Rencana Umum Energi Nasional. Dalam RUEN tersebut, porsi energi baru terbarukan harus terus ditingkatkan. "Malahan secara khusus (Presiden) menekankan agar pembangunan beberapa pembangkit listrik bisa menyerap banyak tenaga kerja," katanya.

Selain itu, menurut Sudirman, Menteri Koordinator Perekonomian akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan proyek listrik 35 ribu megawatt tersebut. "Termasuk evaluasi terhadap kebijakan, kemampuan financing, ketersediaan energi primer, sampai pada urusan teknis pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI