TEMPO.CO, Jakarta - Tiga Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Kepulauan Sitaro masuk lima besar daerah termiskin di Sulut.

"Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Singkat kata wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius," tutur Wakil Gubernur Steven Kandouw, dalam keterangan pers, Rabu (22 Juni 2016).

Dalam pertemuan Uji Sahi UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar Komite 1 DPD RI dengan jajaran Pemprov Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan DPRD Sitaro di ruang rapat CJ Rantung Selasa (21 Juni 2016), Steven mengakui kawasan perbatasan di wilayah Sulut masih tertinggal.

Permasalahan lain, seperti akses pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih rendah. Tiga Kabupaten Kepulauan ini, lanjut Wagub, memiliki fiskal rendah.

"APBD dari 3 Kabupaten ini di bawah 5%. Dengan kondisi ini, kita tidak bisa berharap lebih Pemda di sana bisa melakukan penetrasi maksimal terkait pengentasan kemiskinan,".

Selanjutnya Wagub mengelaborasi permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Ia menyentil permasalahan penduduk yang dikenal Sangihe Philipina atau Philipina Sangihe bahwa status kewarganegaraan sampai sekarang masih belum jelas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Ramdhani menyebutkan sampai hari ini ada ketimpangan antara kawasan barat dan timur, atau jawa dan luar jawa, daratan dan kepulauan contoh Talaud tidak memilili legitimasi karena undang-undang belum mampu mengakomodir daerah perbatasan.

“Kami sudah mendatangi jantungnya perbatasan di negara ini yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk memotret langsung kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di bumi porodisa, karena undang-undang yang ada belum mampu mengakomodir daerah perbatasan,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan untuk menangani permasalahan wilayah perbatasan.

BISNIS.COM