Pantau Pencurian Ikan, Wapres JK Minta KKP Gunakan Satelit  

Reporter

Rabu, 22 Juni 2016 15:13 WIB

Satelit LAPAN A2/LAPAN ORARI di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bogor, 3 September 2015. Satelit berbobot 78 kilogram tersebut membawa misi pemantauan permukaan bumi, identifikasi kapal laut, dan komunikasi radio amatir. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tak perlu membeli pesawat untuk memantau kapal pencurian ikan. KKP bisa memanfaatkan satelit yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Katakanlah KKP mau beli pesawat. Sudah, tidak usah beli pesawat. Pakai saja data ini," kata Kalla, Rabu, 22 Juni 2016, setelah menyaksikan peluncuran Satelit Lapan-A3/IPB di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan di Rumpin, Bogor.

Kalla menambahkan, biaya penggunaan satelit bisa jauh lebih hemat dibanding pesawat. Dicontohkan, biaya terbang pesawat minimal US$ 3.000 per jam, sedangkan dengan satelit hanya US$ 50 per jam. "Lebih murah begitu kan dan bisa kapan saja kita gunakan," ucapnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Nonton Bareng Peluncuran Satelit Lapan di Bogor

Satelit Lapan A-3/IPB diluncurkan pada Rabu, 22 Juni 2016, dari Pusat Antariksa Satihs Dhawan, Sriharikota, India, pukul 10.55 WIB. Satelit ini merupakan satelit mikro generasi ketiga yang diluncurkan Lapan. Satelit tersebut memiliki berat 115 kilogram dengan membawa misi pengindraan jauh eksperimental untuk memantau sumber daya pangan dan maritim.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin mengatakan Satelit Lapan-A3/IPB bisa memantau 2,4 juta pergerakan kapal per hari secara global. Sedangkan untuk Indonesia, pergerakan kapal yang bisa dipantau bisa mencapai puluhan ribu unit. "Karena itu, satelit ini bisa memantau manuver-manuver kapal yang sifatnya anomali atau dicurigai melakukan illegal fishing," tuturnya.

Berita Menarik: Menteri ESDM Tuding PLN Hambat Proyek Listrik

Menurut Kalla, penggunaan satelit Lapan harus dilakukan secara efektif untuk memantau kondisi pertanian dan maritim. Apalagi pemerintah punya program untuk memperbarui seluruh data pertanian dan perikanan dengan benar. "Sebab, saat ini hampir semuanya dengan kasatmata, laporan demi laporan, ditambah demi ditambah, akhirnya keliru semua data itu." Untuk itu, dia berharap penggunaan satelit bisa memperbaiki data yang dimiliki untuk membantu mengambil kebijakan secara tepat.

AMIRULLAH

Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

11 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

9 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

10 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

11 hari lalu

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.

Baca Selengkapnya

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

11 hari lalu

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

12 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

13 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

24 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

24 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

24 hari lalu

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.

Baca Selengkapnya