Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 14 Juni 2016 17:28 WIB

TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol).

"Total ada empat arahan. Selain menekan impor, ada menaikkan cukai tembakau, menaikkan cukai rokok, serta mempersempit ruang bagi perokok," ujar Pramono dalam jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Juni 2016.

Impor tembakau sendiri, oleh Indonesia, sudah berlangsung sejak 1990-an. Saat itu, pertimbangan pemerintah adalah produksi dalam negeri, 150 ribu ton, yang dirasa tidak mencukupi kebutuhan nasional. Kebanyakan tembakau, kala itu, masuk dari Benua Amerika.

Adapun FCTC adalah traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Fungsi dari FCTC itu sendiri adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau, seperti rokok. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi FCTC yang menyebabkan aturan tembakau cukup longgar.

Pramono melanjutkan, tujuan penekanan impor rokok itu adalah mendapat generasi muda yang lebih sehat. Hal itu mengingat banyaknya anak yang merokok sekarang.

Adapun perihal ratifikasi FCTC, Pramono berkata hal itu akan dibahas dalam satu rapat terbatas lagi. Kali ini, pemerintah akan fokus mengkaji unsur positif dan negatif yang didapat dari sikap setuju meratifikasi FCTC.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku sangat mendukung penekanan impor tembakau. Menurut ia, hal itu bisa meningkatkan pendapatan petani lokal.

Ia pun mempertimbangkan untuk mendorong petani melakukan intensifikasi penanaman tembakau. Dengan begitu, produktivitas petani juga terjaga, yang berujung penambahan pendapatan. "Nanti pilih bibit unggul yang produktivitas tinggi. Bisa perluasan lahan juga," ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku belum bisa berkomentar banyak ihwal empat prinsip dari Presiden Joko Widodo itu. Ia berkata belum ada keputusan pasti karena harus dirapatkan sekali lagi. "Presiden memang ada concern soal kesehatan juga, untuk anak-anak. Nanti akan ada aturan soal itu, larangan merokok," ucapnya.

ISTMAN MP

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

9 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

15 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

19 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

21 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

22 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya