Asumsi Makro Pemerintah dalam RAPBN 2017, Pertumbuhan: 5,9 Persen

Reporter

Senin, 6 Juni 2016 21:46 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan laporan pandangan pemerintah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan asumsi makro yang diusulkan oleh pemerintah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Untuk 2017, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran 5,3-5,9 persen.

"Untuk inflasi di kisaran 3-5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran 13.650-13.900 per dolar AS, dan suku bunga SPN (surat perbendaharaan negara) 3 bulan di kisaran 5-6 persen," kata Bambang dalam rapat anggaran bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Agar asumsi pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga akan tumbuh di kisaran 5,1-5,2 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 6,5 persen, dan investasi tumbuh di kisaran 6,4-7,3 persen. "Kami berharap ekspor dan impor juga tumbuh positif, tidak lagi negatif seperti sejak tahun lalu," ujar Bambang.

Dari sisi sektoral, menurut Bambang, pertumbuhan di sektor pertanian mencapai 4,1-4,3 persen, sektor pengolahan mencapai 6-6,5 persen, sektor transportasi mencapai 7-8,8 persen, serta sektor informasi dan komunikasi mencapai 10,5-10,9 persen. "Ini adalah sektor-sektor yang kami harap jadi penopang pertumbuhan," katanya.

Selain itu, menurut Bambang, pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah berada di kisaran US$ 35-45 per barel dalam RAPBN 2017. Sementara itu, kata Bambang, produksi gas bumi bisa mencapai 1,05-1,15 juta barel per hari setara minyak.

Produksi minyak mentah, menurut Bambang, juga diprediksi bisa mencapai 740-750 ribu barel per hari. "Terjadi penurunan karena sumur minyak kita sudah tua dan kegiatan eksplorasi sumur minyak baru terbatas. Minat investasi juga turun signifikan karena harga minyak turun," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

36 menit lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

7 jam lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

8 jam lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

12 jam lalu

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

1 hari lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

1 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya