Gejolak Harga Pangan, DPR Akan Panggil Pemerintah  

Reporter

Senin, 6 Juni 2016 19:13 WIB

Pedagang merapihkan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 1 Februari 2016. Menurut Badan Pusat Statistuk Nasional inflasi Januari 2016 sebesar 0,51 persen, kelompok bahan makanan menjadi komponen pembentuk inflasi tertinggi pada Januari yaitu 2,2 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Viva Yoga Mauladi mengatakan Dewan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan masalah kenaikan harga pangan.

"Dalam pekan inilah. Kami lagi rapat dengan pimpinan," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran Coffee, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juni 2016.

Dalam acara itu, Viva mengkritik langkah pemerintah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga daging sapi. Ia menyatakan harga daging sapi belum menunjukkan tren penurunan. "Sekarang sudah turun belum? Enggaklah" ujarnya.

Baca: Jelang Lebaran, Mentan Jamin Stok Bahan Pangan Ini Aman

Dalam soal kenaikan harga pangan ini, Viva mengusulkan pemerintah hadir dalam rangka menciptakan sistem ekonomi pasar yang berkeadilan, bukan sistem ekonomi komando. "Pemerintah mengatur agar adil bagi konsumen dan produsen."

Viva juga mengusulkan diversifikasi pangan. Menurut dia, belum ada diversifikasi pangan. Dia mencontohkan, konsumen memilih daging ayam ketika harga daging sapi naik, bukan daging kerbau. "Daging sapi naik, larinya ke ayam. Akibatnya, harga ayam ikut naik."

Simak: Kinerja Tak Maksimal, FITRA Minta Dua Menteri Ini Dicopot

Viva menambahkan, pemerintah terlalu mudah mengatakan ada kartel atau mafia yang bermain ketika terjadi kenaikan harga pangan. Ia meminta pemerintah tidak lagi gampang mengeluarkan tuduhan seperti itu.

DIKO OKTARA

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya