TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinet, khususnya dua menteri ekonomi, karena kinerjanya dinilai tak memuaskan. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyebutkan dua menteri itu adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

"Menteri Keuangan tak menunjukkan kinerja bagus dalam hal penerimaan negara," kata Yenny saat ditemui di kantor FITRA, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Ahad, 5 Juni 2016.

Akibat kinerja yang tak maksimal itu, defisit anggaran negara berdampak terhadap ruang fiskal. Hal ini terjadi karena tak ada tindak lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara yang mandiri dan berdaulat.

Selain itu, Yenny mengkritik rencana tax amnesty atau pengampunan pajak yang menunjukkan Menteri Keuangan tidak bekerja secara maksimal dalam hal optimalisasi pendapatan negara dari sektor pajak. "Padahal Bank Indonesia menyampaikan bahwa tax amnesty tak memberikan kontribusi (bagi APBN)."

Sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap tidak memiliki road map untuk mengelola BUMN. Terlebih, FITRA melihat, kini BUMN banyak diarahkan untuk berhutang dan dianggap belum menerjemahkan arti Pasal 33 dalam UUD 1945.

Yenny menuturkan, baik induk maupun anak perusahaan, BUMN sama-sama tak memiliki road map. Menurut dia hal itu ironis. Sebab, BUMN seharusnya menjadi lembaga yang mengarahkan ekonomi berdaulat dan mandiri. "Rini Soemarno kami minta di-reshuffle."

Yenny mengaku cukup khawatir dengan utang BUMN yang sudah ia ungkap sebelumnya. Ia menyebut, ada komitmen utang dengan pihak Cina dalam pembahasan RAPBNP 2016. "Kalau enggak bayar, bisa-bisa 10-15 tahun lagi aset kita dimiliki mereka (Cina)."

DIKO OKTARA