TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membayangkan bila Indonesia tak keliru dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan hemat subsidi. Menurut dia, beban BLBI, termasuk bunganya yang mencapai Rp 2.000 triliun, serta boros subsidi bahan bakar minyak selama sepuluh tahun sebesar Rp 2.000 triliun, sejatinya dapat membiayai pembangunan infrastruktur sepuluh tahun ke depan.
"Kebijakan perlu dievaluasi. Ada beban kesalahan kebijakan masa lalu," kata Kalla dalam acara mengenang Widjojo Nitisastro di Menteng, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2016.
Sebab itu, di hadapan para ekonom, Kalla meminta mereka memikirkan langkah yang harus diambil Indonesia ke depan. Dengan kondisi Indonesia yang kaya sumber daya, tidak sewajarnya kalah dibanding Korea, Cina, dan Malaysia. Kebijakan yang salah membuat dana orang Indonesia di luar negeri lebih besar ketimbang GDP Indonesia.
Kalla berandai-andai, bila kekayaan itu ada di dalam negeri, Indonesia mampu melebihi Malaysia. "Kita ada kemampuan, tapi mungkin ada kebijakan yang keliru," dia menuturkan. Kalla menjelaskan, bisa saja ada yang salah dalam undang-undang tentang pajak, devisa, atau impor. "Maka terpaksa kemarin buat undang-undang pengampunan pajak," katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menambahkan, secara potensi nyata, Indonesia seharusnya memiliki GDP sebesar US$ 10 ribu, tapi saat ini hanya berkisar US$ 3.000-4.000. "Ada kebijakan yang harus diperbaiki ke depan," kata dia.
AHMAD FAIZ
Berita terkait
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
6 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
6 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
7 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
9 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
10 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca SelengkapnyaImbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia
14 hari lalu
Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang
21 hari lalu
Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK
21 hari lalu
Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto
21 hari lalu
Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.
Baca SelengkapnyaUsai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
22 hari lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya